Hallobogor.com, Megamendung – Presiden RI Joko Widodo diminta untuk segera mengambil sikap yang jelas terkait pelanggaran dan insubordinasi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

“Presiden seharusnya bisa mengambil sikap yang jelas. Kalau memang ini bukan atas perintah presiden, berarti menteri yang bersangkutan (SS) harus diberikan sanksi. Apalagi kalau kita lihat, ini sudah membuat kegaduhan politik yang merugikan presiden sendiri,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Grand Cempaka, Megamendung, Kabupaten Bogor, Kamis (19/11/2015). Demikian seperti dikutip Halloapakabar.com.

Menurut Fadli Zon, apa yang dilakukan SS dengan memperpanjang kontrak Freeport merupakan pelanggaran serius dan tak bisa dipisahkan dari asal muasal persoalan terjadinya pertemuan dan rekaman antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pimpinan PT Freeport.



“Asal muasalnya kan kontrak Freeport akan berakhir, ada upaya-upaya Freeport minta tolong kepada pihak-pihak termasuk di DPR agar ada perpanjangan kontrak, dan seterusnya. “Jadi ini (perpanjangan kontrak yang diberikan SS untuk Freeport, red) tak bisa dipisahkan (dengan kasus SN),” tandas Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra asal Dapil Kabupaten Bogor ini mengaku sudah membaca surat dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan terkait langkah yang dilakukan SS melaporkan SN ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Saya sudah baca keterangan dari pak Luhut Panjaitan bahwa presiden sebetulnya tidak memerintahkan, mengizinkan, saudara SS melaporkan SN ke MKD, sebagai menteri. Saya hanya membaca saja, tindakan itu bisa dianggap insubordinasi. Ya, bisa dianggap melawan perintah atasan juga,” ungkapnya.

Jadi, kata Fadli, motif SS melaporkan SN, berdasarkan keterangan Luhut Panjaitan, adalah motif di luar yang diperintahkan oleh presiden. “Tidak tahu atas inisiatif siapa. Inisiatif pribadi mungkin,” ujarnya. (cep)