Hallobogor.com, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mencairkan Dana Kelurahan pada 2019 mendatang. Namun, rencana tersebut menjadi polemik lantaran 2019 disebut sebagai tahun politik, di mana ada hajat Pilpres dan Pileg.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun menanggapi hal tersebut. Bima yang juga menjabat Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memandang bahwa daerah sangat membutuhkan dana tersebut layaknya Dana Desa yang sudah digulirkan lebih dulu.

“Pada pertemuan antara Presiden dengan para wali kota di Istana Bogor bulan Juli lalu, Presiden memberi kesempatan kepada kami (Apeksi) untuk curhat. Tentunya momen itu kami gunakan untuk sampaikan beberapa hal yang jadi atensi bersama,” ungkap Bima melalui pesan singkatnya saat ditanya wartawan soal polemik Dana Kelurahan, Minggu (21/10/2018).



Ia menambahkan, saat itu dirinya bersama Wali Kota Jambi Syarif Fasha diminta anggota Apeksi lainnya untuk menjadi juru bicara dalam sesi pertemuan dengan presiden tersebut.

“Kami sampaikan beberapa hal penting seperti kewenangan pengelolaan SMA/SMK, pengangkatan guru honorer K2, evaluasi sistem zonasi penerimaan siswa, kewenangan pemeliharaan jalan, serta permohonan dana untuk kelurahan,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Bima, para wali kota menyampaikan kepada presiden bahwa saat ini mayoritas penduduk tinggal di perkotaan, karena itu penting untuk mengelola tren urbanisasi dengan baik.

“Jangan sampai problem perkotaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi kemudian meledak mengancam kebersamaan dan stabilitas nasional,” jelasnya.

“Saat itu presiden spontan berkata ‘oh iya, belum ada ya anggaran khusus untuk kelurahan?’. Kami jawab, ‘belum pak”. Kemudian Presiden bilang, ‘baik akan saya kaji dan koordinasikan.’ Sambil beliau catat itu di iPad beliau. Saat itu presiden didampingi Mensesneg Pratikno,” tambahnya.

Terlepas dari isu politik, kata Bima, bagi para walikota anggaran untuk kelurahan tadi adalah kebijakan yang memang ditunggu. “Kami sambut baik. Tinggal pelaksanaannya saja yang harus diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tepat sasaran dan pengawasan secara bersama-sama agar semua tetap sesuai dengan aturan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dana kelurahan yang direncanakan pemerintah pusat akan cair tahun 2019 dengan usulan dana Rp3 triliun pada APBN 2019.(dns)