Hallobogor.com, Ciawi – Masyarakat Kecamatan Ciawi mengeluhkan sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kendati banyak program bantuan dari pemerintah, namun menurut warga dalam realisasinya sangat menyulitkan.

Hal ini seperti diungkapkan tokoh masyarakat Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kholik, saat mengadukan persoalan tersebut kepada Anggota Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Barat, Teuku Hanibal Asmar dalam acara reses III di Masjid Baiturrahman, Kampung Seuseupan Kaum RT 04/07, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Rabu (14/12/2016).

“Aturannya menyulitkan. Misalnya ada bantuan Rp500 juta untuk pengolahan sampah atau Posyandu tetapi harus ada lahan hibah 300 meter. Mana ada zaman sekarang yang mau menghibahkan tanah seluas itu kecuali untuk masjid. Wajar saja SiLPA membengkak karena banyak bantuan yang tak terserap,” ungkapnya.

Terkait program pemerintah, masyarakat Desa Bendungan yang lainnya juga mengeluhkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Membuat BPJS itu enteng tapi sulit. Sebab masih ada oknum yang bisa buat kartu BPJS serta masyarakat miskin sulit bikin BPJS yang didanai pemerintah sebab birokrasinya harus melalui Pemdes. Kalau mandiri banyak yg tidak mampu. Karena seluruh anggota harus semua lunas, tak bisa sendiri-sendiri lagi seperti dulu,” papar warga. (cep)