Hallobogor.com, Bogor – Ratusan pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bagian Keuangan dari berbagai Pemda di seluruh Indonesia mengikuti Forum Group Disscusion (FGD) Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel Savero Garden, Kota Bogor, Rabu (9/5/2018).

FGD BPHTB ini digelar menyusul banyaknya kebijakan atau aturan baru yang kerap berbenturan dengan penerimaan BPHTB di setiap daerah.

Plt Kepala Bapenda Kota Bogor, R. An An Andri Hikmat, mencontohkan, kebijakan atau aturan baru tersebut seperti program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang membolehkan BPHTB ditunggak. Padahal, jika ditunggak akan menimbulkan risiko. BPHTB sendiri merupakan pajak final, yakni pajak yang tidak bisa ditunggak.

“Kalau BPHTB ditunggak sementara sertifikatnya sudah jadi terus nanti malah tidak dibayar bagaimana. Jadi tidak mungkin ditunggak, makanya sekarang kami bahas bersama,” jelasnya.

Ia menuturkan, kebijakan penunggakan BPHTB ini latar belakangnya untuk mengejar sertifikasi PTSL bagi warga miskin di seluruh Indonesia dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Padahal yang berwenang dalam hal boleh tidaknya menunggak ada di Bapenda, bukan di BPN. Apalagi target capaian BPHTB Kota Bogor tahun ini sebesar Rp147 miliar.

“Kami harap ada hasil dari FGD untuk solusinya karena peserta juga merupakan orang-orang ahli di bidang pajak dan keuangan,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, mengatakan, dalam melakukan kelangsungan pembangunan di Kota Bogor tentu membutuhkan anggaran. Maka Kota Bogor harus terus berupaya menaikkan PAD Kota Bogor dan menargetkan perolehan pajak Rp981 iliar di mana tahun 2017 target realisasi PAD mencapai 106 persen.

“Jadi jangan sampai kebijakan pusat malah memotong kebijakan daerah. Seperti kebijakan PTSL, BPHTB harus tetap dibayar pajaknya,” tandasnya. (dns)