Hallobogor.com, Kota Bogor – Kegiatan pembangunan infrastruktur skala besar atau yang biasa disebut megaproyek tersingkir di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor.

Hal itu disinyalir lantaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor banyak memasukkan pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD 2017.

Sumber hallobogor.com di Dinas PUPR Kota Bogor mengungkapkan, tahun ini instansinya tak memiliki kegiatan pembangunan infrastruktur skala besar. Karena, banyak kegiatan-kegiatan yang masuk dari DPRD.

“Kita nggak ada kegiatan pembangunan yang sifatnya monumental tahun ini. Justru kegiatan pokir dewan cukup banyak di sini. Jadi anggaran kita kepangkasnya oleh pokir,” ujarnya.

Pada tahun ini jumlah pokir di Dinas PUPR nilainya mencapai Rp120 miliar. Kegiatannya meliputi pembangunan drainase, TPT, jalan lingkungan, jalan pemukiman dan lainnya. 

Kabar berhembus juga bahwa pokir terdapat di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) Kota Bogor senilai Rp52 miliar. Saat dikonfirmasi, Kadisperumkim Kota Bogor Boris Darerusman membatah bahwa anggaran berasal dari pokir DPRD sebesar itu.

“Engga tahu nilainya berapa. Tapi sepengetahuan itu yang jelas nggak sampai sebesar itu (anggaran pokir, red). Kaitan ini coba tanyakan ke Bappeda,” kata Boris. 

Sementara, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, bahwa pokir merupakan bagian fungsi DPRD dalam mengakomodir kebutuhan konstituennya. Namun demikian, ia menekankan agar pokir ini sejalan dengan program prioritas Pemkot Bogor.

Saat ditanya, meski tidak dapat menyebutkan secara detail Bima mengakui presentase pokir DPRD nilainys cukup besar. “Tapi yang jadi Pekerjaan Rumah (PR), bagaimana menyelaraskan pokir dengan program prioritas di Kota Bogor,” ucap Bima kembali.

Sebelumnya, anggota komisi A DPRD Kota Bogor Budi S.A.P mengatakan, pokir berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD.

DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat, kata ia, tentunya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Apakah (aspirasi) itu kaitan dengan kegiatan infrastruktur, RTLH atau peningkatan perekonomian di masyarakat, ini yang akan kami perjuangkan lewat pokir,” ungkapnya.

Menurutnya, aspirasi masyarakat melalui reses dengan kebutuhan mendesak itu harus segera direalisasikan. Pasalnya, dirinya kerap mendapat informasi langsung dari masyarakat banyak usulan disampaikan melalui musrenbang nyatanya tidak terakomodir.

“Sebetulnya menurut saya sama saja, di musrenbang ada skala prioritas, begitu juga di pokir. Pokir dan musrenbang pun masuk secara bersamaan dalam rencana kerja daerah,” tandas Budi. (ris)