Hallobogor.com, Sukamakmur – Sengkarut jual beli tanah antara Lily Moza, vokalis band Moza, dengan Beben Suhendar, mantan Camat Sukamakmur yang kini menjabat Camat Jonggol, ternyata berkaitan erat dengan proyek pembangunan Kota Terpadu dan Agrowisata di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor tahun 2012 silam.

Sengkarut ini diawali dari pemberian izin lokasi dari Bupati Bogor kala itu Rachmat Yasin (RY) kepada PT Sinar Maju Semesta (SMS) untuk memperoleh tanah seluas 15.450.000 M2 dalam rangka membangun Kota Mandiri Terpadu dan Agrowisata di Desa Sukaharja, Sukamulya, dan Wargajaya, Kecamatan Sukamakmur.  

Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 591.1/001/00122/BPT/2012 ini hanya memakan waktu 28 hari, yakni dari proses pengajuan PT SMS nomor 001/SMS/IX/2012 tanggal 3 September 2012 dan ditetapkan oleh RY pada tanggal 1 Oktober 2012. Izin super kilat ini sempat menjadi bahan perbincangan sebab luasan yang cukup spektakuler 1.500 ha. Padahal umumnya dengan luasan kecil pun proses izin lokasi biasanya memerlukan wakti berbulan-bulan.

Kini, proyek pembangunan Kota Mandiri Terpadu dan Agrowisata tersebut selain tidak jelas juntrungannya juga menuai masalah dalam pembayarannya ke pemilik tanah yang terkena pembebasan.

Torkis selaku mantan pengacara Lily Moza, mengatakan sebelumnya pernah ada kesepakatan bersama antara pihak Lily dan Beben Suhendar. Kesepakatan itu terwujud sebagai bentuk komitmen kesepakatan perjanjian perdamaian karena keduanya hanya menjadi korban dugaan penipuan pembelanjaan tanah yang dilakukan oleh tiga perusahaan, yakni PT SMS,  PT Amira, dan PT HMBL.

Kondisi serupa dialami Sudirja selaku kuasa dari pemilik tanah Jhoni Chandra seluas 50 hektare di Kampung Gunung Leutik, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Ia mengaku belum dibayar lunas senilai Rp 6 miliar lebih oleh PT Amira yang diduga milik mantan Bupati Bogor RY.

“Pada tahun 2013 saya hanya menerima pembayaran berupa DP Rp400 juta dari PT HMBL (pelaksana pengadaan tanah) oleh Karyadi Pandrek ditambah satu unit mobil Avanza yang kemudian ditarik lagi oleh pihak rental. Saat itu uang yang dikasih ke Pak Jhoni, kata Karyadi Pandrek selaku pengurus PT HMBL, merupakan titipan dari PT Amira yang dikuasakan untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah. Adapun sisa pembayaran senilai Rp6 miliar disarankan untuk ditagih langsung ke PT Amira memalui tim kuasanya Pak Burhanudin,” ungkap Sudirja kepada wartawan, kemarin.

Padahal, informasi yang ia dapatkan dari PT SMS proses pembayaran kepada PT Amira sudah lunas. Tetapi anehnya, kata dia, pembayaran ke pemilik tanah yang terkena pembebasan dihutang oleh PT Amira.

“Informasinya PT SMS selaku pemilik izin lokasi sudah melakukan pembayaran ke PT Amira, dibayar lunas per 100 hektare. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 kerap menanyakan ke Pak Burhanudin kapan dilunasi pembayarannya, kenapa saya ngotot nagih terus, karena berkas surat-surat tanah sudah diambil oleh PT SMS sementara pembayaran dihutang,” jelasnya.

Sudirja juga mengungkapkan, pada saat proses pemberkasan pelepasan hak atas tanah dilakukan di Kantor Camat Sukamakmur, dihadiri oleh Burhanudin yang kala itu menjabat Kadis Tata ruang dan pertanahan. Makanya, kata dia, lantaran RY ditahan, maka penagihan selalu ke Burhanudin, namun yang bikin kesal dari dari timnya RY hanya memberikan iming-iming janji-janji palsu.

“Waktu saya tanyakan kepada Pak Burhan, saat itu masih menjabat Kadis Tata Ruang dan Pertanahan di ruangan kerjanya di Cibinong, dia menjelaskan pasti akan dibayar. Tenang pak Sudirja aset RY di Pakansari itu masih banyak, kalau berhasil dijual nilainya mencapai Rp16 miliar, kalau pun dibayar ke bos (Jhoni Chandra, red) kata Burhan saya pun masih dapat bagian,” ujar Sudirja saat menirukan ucapan Burhanudin.

Karena tak kunjung ada pembayaran, kata dia, Sudirja selaku kuasa tanah Jhoni Chandra kembali menemui Burhanudin, namun tetap saja tidak ada itikad baik untuk melakukan sisa pembayaran belanja tanah.

“Kata Pak Burhan maaf tanahnya yang di Pakansari belum laku. Bahkan terakhir sekitar lima bulan yang lalu saya tanyakan kembali ke Pak Burhan, tetap saja jawabannya sama, lahan milik RY di Pakansari belum laku,” tukasnya.

Pada saat ada pematokan oleh PT SMS selaku pemegang izin lokasi di lahan milik bosnya, Sudirja langsung menegur petugas ukur dan menyarankan agar melaporkan ke manajemen PT SMS bahwa PT Amira belum melunasi bayarannya kepada pemilik tanah.

“Karena belum dibayar lunas, lahan seluas 50 hektare tetap saya kuasai, saat ada pematokan dan pemasangan plang perusahaan, saya sampaikan bahwa lahan ini belum dibayar oleh PT Amira, saat itu petugas dari PT SMS mengatakan pihak manajemen PT SMS secepatnya akan menegur RY.

“Nanti saya akan tegur ke Rahmat Yasin di Sukamiskin kata pegawai PT SMS,” ucap dia saat menirukan ucapan dari karyawan PT SMS.

Sementara itu, Camat Sukamakmur Zaenal Ashari yang dihubungi mengaku meras prihatin dan kecewa terkait masih banyaknya lahan milik warga yang belum dibayar oleh PT SMS melalui PT Amira dalam pembebasan lahan di Sukamakmur untuk pembangunan Kota Mandiri Terpadu dan Agrowisata.

Camat Zaenal Ashari juga memaparkan adanya keterlambatan oleh PT Amira kepada pemilik lahan Jhoni Candra yang dikuasakan kepada Sudirja, bahkan ia juga mengaku telah membantu memfasilitasi pertemuan antara pihak Sudirja dengan Burhanudin yang saat ini menjabat Aspem Kabupaten Bogor untuk mempercepat sisa pembayaran kepada Jhoni Candra selaku pemilik lahan.

“Saya selaku camat pasti akan membantu apabila warga membutuhkannya, mengenai masalah lahan milik pak Jhoni Candra yang dikuasakan ke Pak Sudirja betul belum ada lagi pembayaran lagi dari pihak PT Amira. Saat itu pak Sudirja meminta kepada saya untuk memfasilitasi pertemuan dengan Burhanudin sebagai kuasa dari PT Amira, dan terjadilah pertemuan antar keduanya, kalau tidak salah pertemuannya di Cibinong,” jelas Zaenal.

Zaenal juga menjelaskan saat pembuatan surat pelepasan hak (SPH) di Kantor Kecamatan Sukamakmur untuk proses administrasi dalam upaya pembebasan lahan oleh PT SMS, Burhanudin yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan ikut mendampingi dan membantu proses percepatan SPH.

“Pak Burhanudin yang saat itu menjabat Kadis Tata ruang ikut mendampingi proses pembuatan SPH, kehadiran Pak Burhan hanya untuk memastikan data yang dimiliki oleh masyarakat valid. Dalam hal ini Pak Burhan hanya membantu pengecekan data dari masyarakat yang terkena pembebasan lahan oleh PT SMS. Adapun untuk tanda tangannya itu kan tupoksi camat, jadi tidak boleh ada intervensi dari yang lain, termasuk Pak Burhan,” terang Zaenal.

Lebih jauh Camat Zaenal juga menjelaskan dan mengetahui peran masing-masing dari tiga perusahaan yaitu PT SMS, PT Amira, dan PT HMBL dalam pembebasan lahan seluas 1.500 hektare untuk pembangunan agrowisata.

“Sebagai Camat Sukamakmur saya pasti mengetahui peranan masing-masing perusahaan yang terlibat dalam pembebasan tanah. PT SMS berperan sebagai pembeli, PT Amira tugasnya untuk melakukan pembayaran ke pemilik tanah, dan PT HMBL ikut dalam tim sebagai pembeli langsung lahan milik warga dan melaporkan ke PT Amira untuk dilakukan pembayaran. Tapi kan saya posisi camat, bukan biong tanah, jadi saya juga hanya bisa memposisikan diri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dalam hal pengurusan administrasi,” tuturnya.

Terpisah, Burhanudin yang saat ini menjabat Aspem Kabupaten Bogor saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak pernah diangkat, bahkan konfirmasi melalui WA pun hanya dibaca dan tidak memberikan jawaban, bahkan terkesan diabaikan. (has/cep)