Picture1

Salah satu implikasi dari terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah adanya reformasi birokrasi di instansi pemerintah, salah satunya dibidang manajemen kepegawaian. Reformasi birokrasi yang dilakukan dalam manajemen kepegawaian meliputi : penetapan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan pegawai, penilaian kinerja pegawai, disiplin, penghargaan, pemberhentian, penggajian dan tunjangan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sampai dengan Semester 1 Tahun 2018 telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Penetapan kebutuhan pegawai pada era ASN disusun berdasarkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, yang dihasilkan dari perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan menggunakan e-formation.

Picture2

Untuk pengadaan pegawai Tahun 2018 yang dilakukan dengan menggunakan sistem registrasi on-line dan seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Kabupaten Bogor mendapatkan Formasi Sebanyak 642 Orang, terdiri dari Formasi Umum sebanyak 456 orang dan Formasi Khusus (Tenaga Honorer) sebanyak 186 orang.

Pengembangan pegawai di era ASN meliputi pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. Pengembangan karier dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah dan juga dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dalam hal ini adalah kompetensi teknis (tingkat dan spesialisasi pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis), kompetensi manajerial (tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan), kompetensi sosial kultural (pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan). Adapun pengembangan kompetensi pegawai dalam era ASN dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Evaluasi sangat penting dilakukan dalam hal pengembangan kompetensi karena dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier pegawai. Berikut program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BKPP Kabupaten Bogor selama semester 1 Tahun 2018 terkait dengan kegiatan pengembangan karier dan pengembangan kompetensi.

13

14

Picture3

Sampai dengan Bulan Juni 2018 telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali sidang, Baperjakat 2 (dua) kali dan 7 (tujuh) kali pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya ASN melalui penugasan sebagai Pegawai Tugas Belajar sebanyak 42 orang dan penerbitan Surat Izin Belajar sebanyak 107 orang.

Picture4

Picture5Picture6

Picture7

Penilaian kinerja PNS di era ASN menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). dan Laporan Harian Kinerja Pegawai (LHKP). SKP adalah penilaian prestasi kerja PNS yang terdiri atas unsur SKP dan unsur perilaku kerja. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh PNS dalam jangka waktu satu tahun. Perilaku kerja PNS adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. LHKP adalah laporan harian yang wajib dibuat oleh pegawai berdasarkan uraian tugas yang melekat pada masing-masing jabatan. Pengisian LHKP ini hanya berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai dasar pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang mulai berlaku pada Tahun 2018, sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian TPP PNS dan CPNS di Lingkungan Pemkab. Bogor.

Picture8

Dalam hal menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran tugas PNS wajib mematuhi disiplin. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS di era ASN masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena sampai dengan saat ini belum diterbitkan peraturan pemerintah pengganti PP tersebut. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pedoman kode etik dan kode perilaku bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Berikut rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin dari mulai teguran lisan, sedang maupun berat sampai dengan Bulan Juni 2018 :

Picture9

Picture10

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negeri. Adapun dasar hukum kenaikan pangkat bagi PNS adalah : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peratuan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat PNS; dan 2) Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Kenaikan pangkat dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu periode April dan Oktober. Berdasarkan berkas usulan kenaikan pangkat periode 01 April 2018 yang sudah diverifikasi dan input ke dalam SAPK sebanyak 1.699 orang dengan rincian :

Golongan IV : 281 orang
Golongan III : 1021 orang
Golongan II : 362 orang
Golongan I : 35 orang
SK yang sudah selesai sebanyak 1.631 orang, masih dalam proses sebanyak 32 usulan dan tidak memenuhi syarat sebanyak 36 usulan.

Berdasarkan berkas usulan kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2018 yang sudah diverifikasi dan input ke dalam SAPK sebanyak 1.102 orang dengan rincian :
Golongan IV : 309 orang
Golongan III : 676 orang
Golongan II : 110 orang
Golongan I : 7 orang
Untuk kenaikan pangkat periode 01 Oktober 2018 masih dalam proses penyelesaian.

Foto Kegiatan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Reguler Periode April 2018
Picture11

Merujuk pada Pasal 82 dan 83 Undang-undang ASN dalam hal pemberian penghargaan kepada PNS, telah dinyatakan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan/atau kesempatan untuk menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Dengan kata lain pemberian penghargaan pada PNS di era ASN harus berdasarkan pada kinerja yang ditunjukkan oleh PNS yang bersangkutan. Berikut rekapitulasi jumlah PNS yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya (SKS) Tahun 2018:

Rekapitulasi Penghargaan Tahun 2018 (per Agustus 2018)

15

16

Pemberhentian dalam Undang-undang ASN meliputi dua hal, yaitu : pemberhentian sebagai PNS dan pemberhentian dari jabatan negeri. Pemberhentian PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada suatu satuan organisasi negara tetapi masih berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian sebagai PNS terdiri atas pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian sementara yang ketentuannya diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

Dalam Undang-undang ASN selain pemberhentian karena alasan tersebut diatas, PNS juga dapat diberhentikan apabila PNS tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 77, bahwa PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan sanksi administratif yang diterapkan pada peraturan sebelumnya.

Dalam upaya mensejahterakan PNS, pada Pasal 79 dan 80 Undang-undang ASN mengamanatkan adanya pemberian gaji dan tunjangan yang layak. Pemberian gaji harus berdasarkan pada beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan PNS. Adapun tunjangan meliputi tunjangan kinerja yang didasarkan pada pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan yang didasarkan pada tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan peraturan sebelumnya, dimana penggajian PNS hanya berdasarkan pada pangkat/golongan, masa kerja dan tunjangan yang ada adalah tunjangan jabatan. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2018 ini sudah diberlakukan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan disiplin dan kinerja sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Capture

Dalam hal pembayaran jaminan pensiun dan jaminan hari tua, terdapat perubahan sistem pembayaran yaitu dari sistem Pay As You Go menjadi sistem Fully Funded. Sistem Pay As You Go adalah sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Adapun sistem Fully Funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja, dimana dana yang terkumpul akan dijadikan sebagai anggaran pensiun. Hal ini dimaksudkan agar anggaran pensiun tidak membebani pemerintah. Namun sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Hari Tua dan Pensiun masih belum disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Picture15

Perlindungan bagi PNS telah jelas dinyatakan dalam Undang-undang ASN, bahwa PNS mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi PNS. Selain 3 (tiga) perlindungan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah juga memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi PNS dalam menghadapi perkara di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai PNS.

Picture16

Program dan kegiatan yang dilaksanakan BKPP Kabupaten Bogor dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi ideal yang diinginkan dalam pengelolaan manajeman ASN, yaitu antara lain :

  1. Jumlah PNS diharapkan semakin bertambah besar dari segi kuantitas dan kualitas artinya masih memerlukan penambahan PNS untuk mengisi posisi-posisi kosong seperti tenaga fungsional kesehatan, guru dan fungsional tertentu lainnya, tentunya disesuaikan dengan hasil analisis formasi dan kebutuhan pegawai;
  2. Rekruitmen PNS dilakukan melalui kajian formasi PNS seiring dengan peningkatan batas bawah pendidikan minimal pada degre III dengan prioritas tenaga teknis kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, teknik, pertanian, perencana dan industri;
  3. Jenjang kepangkatan dianggap sudah ideal dan berkembang secara alamiah sesuai urutan waktu kenaikan pangkat periode April dan Oktober;
  4. Untuk menunjang pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan pendidikan PNS masih diperlukan Sarjana/S1 untuk bidang pendidikan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan mutu guru melalui program sertifikasi guru dan bidang kesehatan diperlukan untuk memenuhi persyaratan minimal pendidikan untuk perawat dan bidan dan S2 untuk teknis terapan;
  5. Jenjang S2 masih dirasakan kurang sehingga diperlukan penambahan pada bidang-bidang teknis tertentu seperti industri, pertanian, IT, pekerjaan umum, perencana dan bidang teknis lainnya. Paradigma dominasi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan secara gradual bergeser ke paradigma Diklat Teknis karena Pola DIK DUK sudah diubah ke Pola DUK DIK. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aturan diklat yang akan diberlakukan untuk waktu yang akan datang dimana syarat seorang PNS untuk dapat menduduki Jabatan Struktural minimal harus sudah mengikuti paling sedikit 2 (dua) diklat teknis di bidang tugas yang akan diembannya. Diklat Fungsional perlu juga digalakkan mengingat formasi struktural sudah mencukupi dan formasi fungsional masih sangat kurang;
  6. Sebagai pusat data base kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) diharapkan akan menjadi satu-satunya pusat informasi kepegawaian dengan sistem on line ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Data dan infomrasi yang valid, komprehensif dan up to date sangat diperlukan sebagai bahan pengambilan kebijakan pokok di bidang kepegawaian dan bidang lainnya.