Hallobogor.com, Bogor – Musibah banjir dan longsor yang kerap terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Para pegiat lingkungan dan pengamat kebijakan menuding pemerintah telah salah dalam mengurus kawasan Puncak.

Anggi Putra Prayoga, pengampanye Forest Watch Indonesia (FWI), mengemukakan, kerusakan hutan dan lahan di kawasan Puncak massif selama puluhan tahun. Analisis FWI pada 2000-2016, seluas 5,7 ribu hektar hutan alam hilang di kawasan Puncak. Menyisakan 21 persen hutan alam dari total wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. 

“Padahal peranan Kawasan Puncak sangat vital untuk banyak daerah di bawahnya. Seluruh Daerah Puncak adalah hulu dari empat DAS besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi dan Citarum. Lebih khusus lagi, Kawasan Puncak menjadi penyedia air utama untuk 3 DAS, yaitu Ciliwung, Kali Bekasi, dan Citarum. Bila Kawasan ini rusak, dapat dipastikan daerah di bawahnya akan ikut terpapar juga,” ujarnya.

Anggi mencontohkan, kesalahan yang dilakukan dengan adanya pembukaan hutan dan pendirian bangunan permanen untuk pengembangan wisata yang terjadi dalam kawasan hutan di Taman Wisata Alam Telaga Warna. 

“Hingga hari ini, sudah lebih dari 10 ribu dukungan untuk menghentikan pembangunan Telaga Warna dan tuntutan pengembalian fungsi lindung di Kawasan Puncak,” tambah Anggi.

“Peristiwa banjir dan tanah longsor yang terjadi menunjukkan kerusakan Daerah Aliran Sungai. Semata-mata diakibatkan daya dukung di Kawasan Puncak yang semakin menurun sehingga rentan bila menghadapi cuaca ekstrim,” tambah Ernan Rustiadi, Koordinator Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak.

Hutan tersisa di Kawasan Puncak saat ini tidak cukup. Pemerintah harus serius dan mengkaji ulang peruntukan dan kesesuaian lahan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan di Kawasan Puncak yang kian hari makin menyusut. Jika tidak, bencana serupa akan terus berulang dan menjadi semakin parah.

Hal senada ditandaskan Fahreza Anwar. Aktivis sekaligus pengamat kebijakan pemerintahan ini mengemukakan, dengan kerap terjadinya banjir di kawasan Puncak sangat menarik untuk dikaji lantaran Puncak adalah daerah dataran tinggi.

“Kita tahu, tahun 1918 terjadi banjir besar yang melanda DKI Jakarta karena hutan Puncak dibabat untuk perkebunan teh. Dan sekarang musibah longsor dan banjir pun dialami di Puncak. Bukankah Pemkab Bogor mempunyai peta wilayah dengan kondisi geografisnya? Seharusnya pembuatan terasering massif dilakukan di lereng tinggi untuk mengurangi panjang lereng dan menahan atau memperkecil aliran permukaan agar air dapat meresap ke dalam tanah,” paparnya.

Menurut Pahreza, hampir seluruh kawasan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi vital karena merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Cisadane, Ciliwung, Citarum dan kali Bekasi. Fahreza menyebut pula bahwa dari segi income sektor pariwisata Puncak telah menyumbangkan PAD cukup besar bagi APBD Kabupaten Bogor. 

“Jadi apa yang sudah dilakukan oleh mantan Bupati Bogor yang hampir dua periode yakni RY? Adakah program yang sudah direalisasikan untuk mengantisipasi banjir dengan mengurusnya dengan baik? Banyaknya bangunan liar apakah sudah semua ditertibkan? Penataan PKL Puncak saja sampai sekarang belum juga rampung,” sebutnya.

“Pemkab Bogor harus berani dan tegas membongkar semua bangunan liar. Walaupun RY telah digantikan oleh Bupati Nurhayanti karena terjerat kasus OTT oleh KPK, setidaknya tanggung jawab program awal atau visi misi harus dilaksanakan dan jangan sampai hanya menjadi janji-jani manis kepada masyarakat. Rakyat Kabupaten Bogor harus move on dan mencari sosok pemimpin yang serius menangani permasalahan Bogor serta berani melakukan terobosan baru,” tegasnya. (dns)