Hallobogor.com, Bogor – Kita cukup mafhum dan merasakan bangsa ini sedang berada di jurang krisis. Krisis multidimensi bukan saja menghantam sektor ekonomi, akan tetapi degradasi moral dan budaya, karut marutnya penegakan supremasi hukum dan konstitusi, kegaduhan politik, maraknya praktik curang dan korupsi, hingga mandegnya dunia olahraga.

Lantas bagaimana cara menata kembali agar negara ini tak benar-benar terperosok ke lubang krisis multidimensi? Dalam perspektif Rektor Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd., ada tiga hal besar yang harus dilakukan oleh anggota negara Republik Indonesia terutama para pengelola negara ini.

“Pertama harus kompak. Kedua, menduhulukan atau memerioritaskan penyelesaian masalah-masalah (problem solving) yang utama dan darurat, dan ketiga membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat (publik). Dari ketiga cara itu, yang paling utama adalah harus kompak,” ungkapnya kepada Hallobogor.com, Selasa (15/9/2015).

Bibin Rubini menjelaskan, semua pihak terutama para penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat dan daerah harus memiliki soliditas tinggi menunjukkan kekompakan atau kebersamaan dalam mencapai cita-cita bangsa.

“Kalau tak kompak bisa mengancam keutuhan sebuah negara. Jangan saling jegal hingga menjadi tontonan rakyat. Banyak contoh ketidakkompakan, di Kabinet, anggota dewan dengan anggota.dewan, antara pemerintah dan DPR, dan banyak lagi,” katanya.
Menurut Bibin, sesungguhnya Indonesia saat ini sedang menghadapi kompetitor global, yakni negara-negara lain yang ingin menguasai negara Indonesia yang kaya sumber daya alamnya. “Jadi, cepat selesaikan dulu persoalan yang bersifat urgent.

Jangan sampai di dalam bertempur, musuh di luar dibiarkan. Kita jangan terprovokasi pelemahan rupiah sehingga perhatian kita sama dollar. Dollar ramai-ramai diburu, rupiah dilepas. Hampir semua sektor berpatokan dengan dollar dan impor,” paparnya.

Masih kata Bibin, harus diakui saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Satu sisi ada baiknya pemerintahan era Soeharto. Yang inskontitusional disikat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat misalnya, harus jadi teladan yang baik bagi rakyat dengan menunjukkan kinerja terbaik dan disiplin,” katanya.(cep/dan)