Hallobogor.com, Caringin – Warisan budaya Cimande sudah diakui hingga seantero mancanegara. Namun disayangkan upaya-upaya pelestarian dan pengembangan wisata seni budayanya masih belum maksimal dan terganjal sejumlah persoalan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor juga bukan tak peduli dengan Cimande yang telah mendunia itu. Demikian pula dengan kalangan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan DPR RI. Setahun yang lalu misalnya, Pemkab Bogor telah menganggarkan dana APBD Rp 1,2 miliar untuk renovasi Padepokan Cimande. Pos anggaran ini juga sudah disetujui DPRD Kabupaten Bogor.

“Padepokan Cimande sempat dikunjungi Bupati dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga sudah disurvei Bappeda. Hasilnya, harus segera dipugar karena sudah banyak plafon dan bagian bangunan yang mulai lapuk. Lahan parkirnya juga perlu dibenahi ditambah perbaikan akses. Kami berharap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan DPRD mau terus mendorong,” kata Camat Caringin, Rumambi, dalam acara kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor bersama Kadisparbud, Rahmat Sujana, serta Muspika Caringin di Padepokan Cimande, Kamis (7/1/2016). Demikian, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Rahmat Sujana membenarkan bahwa Pemkab sudah sepakat membantu rehabilitasi Padepokan Cimande Rp1,2 miliar dan bersifat hibah. “Akan tetapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), penerima bantuan harus berbadan hukum dan kepemilikan tanahnya harus jelas,” katanya.

Hal senada dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno. Bahkan menurutnya renovasi Padepokan Cimande harus direalisasikan pada tahun 2016 ini. “Dulu kami optimis, tapi ternyata ada masalah persyaratan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 95 dan 98 yang mengatur bantuan hibah/bansos, agar penerima harus berbadan hukum,” ujar politisi PKS ini.

Maka solusinya, lanjut Wasto, Pemkab harus memasilitasi Padepokan Cimande agar segera berbadan hukum. “Komisi IV tak ingin mengganjal. Kami dorong agar tahun ini direalisasikan bantuannya. Untuk persyaratan badan hukumnya bisa difasilitasi Pemda dan status tanahnya bisa dalam bentuk surat pernyataan tokoh masyarakat,” tandasnya.

Kades Cimande, Sudarjat, mengakui, tanah Padepokan Cimande belum bersertifikat dan belum memiliki badan hukum. “Status tanah adalah milik kas desa sesuai bukti di letter C dan SPPT. Tapi belum sertifikat. Riwayat tanahnya merupakan hibah dari mantan Bupati Ediyoso Martadipura. Kami berharap ada solusi dari Pemkab dan DPRD agar bantuan dipermudah dan agar tidak terganjal aturan,” paparnya.

Ketua Umum Persatuan Pencak Silat Aliran Cimande (PPSAC) sebagai pengelola Padepokan Cimande, Sudarma, berharap bimbingan Pemkab agar orang-orang yang berlatih bisa dilengkapi fasilitas lengkap seperti penginapan termasuk dibantu agar badan hukum dan status tanah Padepokan Cimande rapi,” katanya diamini Sekjen Agus Asmara.

Selain Wasto, anggota Komisi IV hadir pula Habib Agil (PPP), Abdul Jalil (Demokrat), Dedi Aroza (PKS), H. Irawan (Golkar), Sarni (Gerindra), H Barkah (PDIP), H Hendra (Hanura/BKD), dan Amin Sugandi (Golkar). (cep/wan)