Hallobogor.com, Cisarua – Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Bogor menuduh Pemerintah Kabupaten Bogor telah dzolim terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di jalur Puncak menyusul kebijakanannya yang terus memaksakan pembongkaran tanpa disiapkannya lahan relokasi. Hal itu dikatakan Ketua Repdem Dodi Achdi Suhada saat menggelar konferensi pers di Sekretariat Repdem di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Senin (11/9/2017)

Menurut Dodi, pembongkaran yang dilakukan Pemkab Bogor tanpa menyiapkan terlebih dahulu lahan relokasi yang siap huni menjadi bentuk kebodohan para inohong yang ada di Bumi Tegar Beriman. Karena, kata dia, sejak pembongkaran para pedagang beberapa waktu lalu, para pedagang yang sebelumnya bisa mencari nafkah, kini nyaris tidak memiliki penghasilan.

“Kalau orang berpikir sehat, dan Pemkab berbicara geser bukan bongkar, lahan gesernya dulu disiapkan, baru itu namanya geser. Ini sih di bongkar lalu dibiarkan,” ujar Dodi kepada wartawan.

Terkait statement Bupati Bogor agar Repdem mendukung program Jokowi, menurutnya, Repdem dengan tegas mendukung setiap program Jokowi. Namun pekerjaan Pemkab Bogor membongkar kios para pedagang ini ada yang salah.

“Saya setuju Pemerintah Pusat memperlebar Jalan Raya Puncak, karena memang kondisinya sudah tidak mumpuni dengan jumlah kendaraan yang melintas, tapi soal pembongkaran Pemkab tidak benar. Apa saya harus mendukung jika prakteknya ada kesalahan,” tandasnya.

Untuk itu, Repdem meminta rencana pembongkaran tahap kedua tidak seperti pembongkaran tahap pertama. Artinya Pemkab harus menyiapkan terlebih dahulu lahan relokasi siap isi. Kedua, tempat relokasi yang dibangun harus berstandar internasional, tidak asal-asalan. Jika itu tidak direalisasikan, Repdem siap melakukan audensi dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Presiden Jokowi.

Sementara, Koordinator pedagang kaki lima Puncak, Nanang mengancam akan melakukan aksi ngemis terpanjang, jika Pemkab tetap memaksakan pembongkaran tahap dua tanpa lahan relokasi siap isi.

“Iya dong, masa kios kami dibongkar, lalu kami harus libut makan, makanya jika kios pedagang tetap di bongkar, kasi ngemis menjadi jawaban kami terhadap pemerintah,” pungkasnya

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rustandi mengatakan, bahwa yang sedang dilakukan ini adalah program besar, dimana pemerintah pusat berencana menata kawasan Puncak kearah lebih baik. Soal setuju dan tidak setuju, itu tergantung masyarakat melihatnya dari sudut pandang yang mana. Yang jelas undang-undang lalu lintas melarang ada bangunan berdiri di bahu jalan, dan bangunan itu sudah berdiri bertahun-tahun.

“Kalau pemerintah pusat punya rencana melaksanakan pelebaran jalan, dan bahkan proyeknya sudah ditenderken, berarti Pemkab harus sudah melakukan penertiban, toh ini kita sedang survei lahan relokasi, yang jelas Pemkab sedang berupaya meningkatkan derajat para pedagang, dengan menempatkan pedagang di tempat yang lebih baik,” ujar Rustandi.

Ia menambahkan, untuk sementara, lahan relokasi yang sudah dipetakan akan segera dibangun, dan saat ini komitmen Pemkab, PHRI dan TWM sudah bersinerg dan diharapkannya bisa terwujud satu bulan lagi. (cep)