Hallobogor.com, Bogor – Hari ini, Selasa 10 Oktober 2017, sekira 3.000 buruh dari 11 federasi se-Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat akan mengepung gedung DPR RI. Mereka beraksi untuk memperingati hari kerja layak yang jatuh pada tanggal 7 Oktober setiap tahunnya.

Menurut pihak Sekertariat DPR RI, Komisi 9 akan menerima pengunjukrasa sekitar pukul 10.00 Wib. Aksi sendiri akan berlangsung mulai pukul 08.00 – 15.00 Wib.

“Melalui aksi ini kami ingin menuntut kepada pemerintah agar buruh mendapatkan pekerjaan yang layak, upah layak, dan hidup layak,” kata Ketua Industri All Indonesia Council, Iwan Kusmawan.

Iwan Kusmawan yang juga Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini menjelaskan, International World Day for Decent Work telah diperingati sejak sembilan tahun yang lalu setiap tanggal 7 Oktober di seluruh dunia. Jutaan buruh menggalang aksi bersama, demi pemenuhan hak-hak buruh dan kerja yang layak, sehat dan aman. 

Dikemukakannya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun pekerjaan rentan (precarious work) semakin berkembang dalam berbagai bentuknya. Bentuk paling nyata dari pekerjaan rentan adalah sistem hubungan kerja kontrak dan outsourcing, buruh harian lepas, pemagangan dan pekerjaan lain yang bersifat rentan.

Pekerjaan rentan menjadi pilihan bagi pengusaha untuk memperbesar pundi-pundi keuntungan tapi menjadi lonceng kematian bagi pekerjanya. Upah murah, kondisi kerja yang berbahaya, kesehatan dan keselamatan kerja yang terabaikan, hingga jaminan sosial yang tidak memadai merupakan mimpi buruk yang sedang dihadapi saat ini oleh para pekerja dengan sistem kerja yang rentan.

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia segera menghentikan praktek kontrak dan outsourcing demi memberikan penghidupan yang layak, sebagaimana negara telah menjaminnya melalui konstitusi negara,” tegas Iwan.

Kerja layak, upah layak, dan hidup layak, sambung Iwan, berarti juga kehamilan kelahiran yang sehat dan aman, waktu menyusui yang lebih lama, perlindungan dari diskriminasi kerja, keamanan kerja serta cuti melahirkan yang lebih lama (minimal 14 minggu cuti melahirkan).

Sedangkan cuti melahirkan di Indonesia saat ini hanya berkisar 12 minggu dan jauh tertinggal dengan Vietnam dan India yang telah menerapkan cuti melahirkan selama 6 bulan lamanya. Akibatnya, anak-anak pekerja/buruh perempuan tidak mendapat air susu ibu (ASI) yang memadai karena Ibu harus kembali bekerja dibayangi dengan waktu cuti yang minim. Dalam jangka waktu yang panjang, dapat dibayangkan kemunduran kualitas generasi penerus bangsa. 

Menurut Iwan, pengusaha dalam hal ini juga lalai dalam memenuhi tanggungjawabnya terkait penyediaan ruang laktasi dan waktu menyusui di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Tiga Menteri (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan) No 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. 

Di bagian lain di sektor pertambangan, setiap tahunnya, ratusan pekerja tambang harus meregang nyawa akibat kecelakaan kerja. Layaknya fenomena gunung es, jumlah pekerja yang menjadi korban lebih banyak dari data yang ada. Untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak lagi, maka diperlukan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang menyeluruh.

Pemerintah harus terus menerus mendukung dan memfasilitasi terbentuknya P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebagaimana amanat luhur dari UU no 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh pekerja tambang, Pemerintah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tambang. 

Untuk itu dalam rangka peringatan Hari Kerja Layak 7 Oktober, kami 11 Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu FSPMI, FSP KEP, KEP SPSI, SPN, LOMENIK, GARTEKS SBSI, ISI, FSP2KI, FPE, FARKES dan KIKES yang merupakan afiliasi IndustriALL Global Union di Indonesia dengan ini meminta agar pemerintah Indonesia untuk segera;

Menghapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan, serta bentuk-bentuk pekerjaan rentan lainnya.

Menghapus politik dan kebijakan upah murah.

Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 183 tentang Perlindungan Maternitas (14 Minggu Cuti Melahirkan)

Pemerintah Indonesia segera meratifikasi Konvensi ILO No 176 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Tambang.

Jalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terpadu di tambang sesuai dengan ketentuan standar-standar internasional dengan mengedepankan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia. (cep)