Hallobogor.com, Bogor – Warga petani di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, melakukan aksi pemasangan plang di tanah mereka, Selasa 1 Mei 2018. Aksi ini untuk menegaskan bahwa mereka adalah pemilik sah atas puluhan ribu hektare tanah adat sejak tahun 1980-an dan tak pernah diperjualbelikan.

Aksi ini dipicu dengan turunnya surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan nomor: S-662/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditujukan kepada Kepala Desa Singasari dan Cibodas Kecamatan Jonggol perihal penelusuran aset/barang jaminan obligor PKPS PT Bank Putra Surya Perkasa (BBKU) a.n. Trijono Gondokusumo.

Dalam surat yang ditandatangani Kurnia Ratna Cahyanti tersebut, DJKN menjelaskan bahwa sesuai perjanjian penyelesaian kewajiban obligor Group PSP yang terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2000 telah menyerahkan aset berupa bidang-bidang tanah girik total luas 245,7 hektare di Desa Singasari dan Cibodas, Jonggol. “Karena belum menyelesaikan kewajibannya, barang jaminan tersebut akan kami sita yang hasil penjualan dan/atau pelelangannya untuk mengurangi kewajiban obligor dimaksud kepada negara”.

“Kami kuatir nanti tanah kami ikut digusur, dipatok, dan sebagainya, maka kami siap melakukan pagar betis. Karena sejak tahun 2013 juga banyak yang mengaku-aku tanah kami di sini. Bahkan hasil pengecekan warga ke Pemerintah Desa maupun ke BPN tanah-tanah kami ini sudah atas nama orang lain. Ada yang atas nama Rahmat Yasin (RY), Ade Munawaroh (Ade Yasin), Zaenul Mutaqin, Elly Halimah, Rudi Ferdian (Rudi Bule), Lesmana, Diana, bahkan diklaim sudah atas nama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto, puteri bungsu mantan Presiden RI ke-2 Soeharto (almarhum). Sehingga warga sulit untuk melakukan jual beli tanah di sini. Ini sudah dibuktikan oleh mantan Kepala Desa Singasari Pak Nacim Sumarna dan saya sendiri sebagai ahli waris dari bapak saya, H. Sodikin. Padahal kami punya bukti surat-surat kepemilikan tanah berupa girik dan tak pernah menjual tanah kami,” ungkap Dace, pemilik tanah ahli waris H. Sodikin.

Menurut Dace, warga Singasari sejak bertahun-tahun dilanda keresahan dan merasa dizholimi para mafia tanah dan koruptor di Kabupaten Bogor. “Tanah kami sudah diplot dan dipatok. Bahkan kami sering diintimidasi agar menjual tanah kami dengan harga murah. Tapi sampai kapan pun kami akan melawan. Tanah milik kami ini adalah lahan produktif. Kami hanya mendapatkan penghasilan dari sawah kami ini,” tegasnya.

Sudah bukan menjadi rahasia, warga Singasari ternyata telah lama mengetahui bahwa pemicu semerawutnya persoalan tanah di desa mereka berawal dari bagi-bagi tanah yang dilakukan oleh Rudi Wahab, mantan aktor laga tahun 1980-an sebagai kuasa lahan grup PSP.

Rudi Wahab sekitar tahun 2012-2013 berniat mendirikan yayasan dan pondok pesantren di atas lahan PSP. Pihaknya kemudian bertemu dengan H. Lesmana (kaki tangan RY dan sekarang Ketua Baznas Kabupaten Bogor) serta Ketua RY Center Bogor Timur Cecep, untuk mendapatkan perizinan. Sebagai kompensasi, Rudi Wahab menghibahkan tanah yang sedang dijaminkan ke negara itu hampir 100 hektar (963.825 m2 atau 9 ha lebih) untuk Pemkab Bogor. 

Namun dalam prosesnya, hibah tanah tersebut menjadi atas nama RY, keluarganya, dan kroninya. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Rudi Wahab, bukti foto-foto pertemuan Rudi Wahab dengan pejabat Pemkab Bogor termasuk Burhanudin, serta bukti-bukti surat akta hibah berikut daftar nama-nama penerima hibah. Ditambah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 471 atas nama Nurhayati, Camat Tajurhalang yang tak lain istri dari Burhanudian (sekarang Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bogor/Mantan Kadis Tata Ruang dan Pertanahan). Namun hingga 2018, izin yang diminta oleh Rudi Wahab tak kunjung terbit. 

Tanah hasil pemberian Rudi Wahab ini kemudian dijual oleh RY dan kroninya ke Mamiek Soeharto. Oleh pihak Mamiek dibayar kontan karena tertarik dengan posisi tanah yang persis berada di belakang Mekarsari. Apalagi Mekarsari yang dimiliki oleh Mamiek ini sedang ada rencana pelebaran/pengembangan. 

Lantaran pihak Mamiek menginginkan pembelian tanah tersebut dalam kondisi satu hamparan, RY dan kroninya pada akhirnya tidak hanya menjual tanah hasil hibah dari Rudi Wahab. Akan tetapi diduga berupaya menggelapkan tanah-tanah warga untuk dijual kepada Mamiek. Akibatnya, pihak Mamiek yang merasa telah memiliki kemudian melalui kaki tangannya memasang plang di atas tanah milik warga. Warga pun berontak dan mencabuti plang tersebut. Situasi pun makin tidak kondusif.

Terpisah, Rudi Wahab membenarkan bahwa puluhan hektare lahan di Singasari yang dimiliki mantan Bupati Bogor RY yang kini masih mendekam di Lapas Sukamiskin karena tersangkut kasus korupsi bukan murni hasil jual beli, melainkan ‘jatah preman’ yang diberikan oleh Rudi Wahab sebagai kompensasi kepada RY dalam proses pembuatan izin lokasi seluas 120 hektare pada tahun 2012 silam.  

“Itu saya sudah jelasin semua di KPK dulu, negara sudah tahu. Jadi saya gak bisa ngomong di sini. Masalah urusan tanah dengan pak RY, dua tahun saya proses itu di KPK. Itu sudah clear semua. Kalau situ mau nulis-nulis soal tanah itu gak berani saya, karena negara sudah tahu, termasuk istana sudah tahu, karena ini menyangkut BLBI, menyangkut ini itu. Jadi gak boleh salah-salah ngomong,  susah lah,” ungkap Rudi Wahab.  

Sementara H. Naih, salah satu tim Rudi Wahab, juga membenarkan bahwa Rudi Wahab melalui PSP grup pernah menghibahkan lahan ke RY seluas 120 hektare, tetapi oleh RY malah dibagi-bagi dan diperjualbelikan.

“Minggu yang lalu, Rudi Wahab dan pihak Yayasan Kerajaan Nusantara sudah nemuin Bupati Nurhayanti terkait permasalahan hibah tanah seluas 120 ha untuk Pemkab Bogor yang diserahkan melalui RY. Namun, Bupati memohon kepada Rudi Wahab agar tidak mengungkit persoalan tanah negara yang terletak di Desa Singasari. Kata Bupati tanah itu kan sudah diperjualbelikan, gak usah diungkit-ungkit lagi,” ucap H. Naih.

Terkait hal ini, mantan Camat Jonggol yang kini menjadi Kadiskominfo Kabupaten Bogor Wawan M Sidik yang dihubungi via telepon Selasa 1 Mei 2018 pukul 22.33 Wib menolak dikonfirmasi karena sedang beristirahat. (has/cep)