Hallobogor.com, Bogor – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Undang Suryatna, melantik dan mengambil sumpah 30 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari enam kecamatan se-Kota Bogor. Pelantikan berlangsung singkat di Hotel Pajajaran Suites, BNR, Kota Bogor, Selasa 31 Oktober 2017.

Setelah ditetapkan dan dilantik, setumpuk tugas sudah menanti anggota PPK. Mereka wajib menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sejak 30 November 2017 sampai dengan dua bulan setelah pemungutan suara. 

Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna, menjelaskan, setelah dilantik PPK bertugas menyelesaikan tugas yang dimulai secara internal. Antara lain menyusun pengurus di tingkat kecamatan untuk menentukan ketua dan sekretaris termasuk staf dan diusulkan ke wali kota. Kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi serta berkoordinasi dengan pihak Muspika.

Tanggal 3 November 2017 bertugas menyeleksi tes tertulis untuk calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 68 kelurahan yang dilanjutkan dengan tes wawancara calon anggota PPS.

“Sejak dilantik maka banyak tugas yang menunggu, termasuk verifikasi calon perseorangan. PPK harus melayani pemilih agar segera mendaftarkan diri dan mendapatkan hak pilih dan melayani masyarakat agar dapat mempergunakan hak pilihnya. PPK juga harus mendorong warga segera membuat KTP elektronik,” terangnya.

Pemutakhiran Data Pemilih

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang hadir dalam acara tersebut mengemukakan, Pemkot Bogor sendiri terus berupaya melakukan pemutakhiran data penduduk. “Dari jumlah penduduk 1 juta jiwa baru 96 persen yang sudah direkam. Sisanya 12 ribu lagi. Yang sudah direkam ada juga yang belum diverifikasi,” ujarnya.

Bima mengaku sudah menginstruksikan Disdukcapil agar segera mencetak blanko KTP elektronik guna mendorong tingkat partisipasi pemilih secara maksimal. 

Menurut Bima, Pilkada sejatinya diharapkan bukan sekadar rutinitas lima tahunan. Tapi ini menyangkut masa depan rakyat. “Makanya pemilu atau Pilkada adalah kredibilitas penyelenggara. Adalah kepercayaan pemilih kepada penyelenggara. Penyelenggara yang amanah adalah kunci utama,” ungkapnya.

Berdasarkan beberapa survei, sambung Bima, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pemilu dan pilkada masih harus ditingkatkan. “Maka harus rajin memberikan edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu diedukasi bukan sekadar visi misi calon, tapi masyarakat perlu memahami bagaimana teknis pilkada, target, manfaat dari Pilkada,” paparnya.

Acara pelantikan ini dihadiri Komisioner KPU Jabar Ferdhiman Bariguna, pimpinan DPRD, pimpinan Muspida Kota Bogor, Panwas, dan para ketua parpol se-Kota Bogor. (cep/dns)