Hallobogor.com, Bogor – Merasa telah dirugikan oleh sang investor. Yang melakukan pembongkaran eks Muria Plaza di Jalan Mayor Oking, Bogor Tengah Kota Bogor, sejumlah pelaku usaha sebuah pertokoan, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto diminta turun tangan.

Pasalnya, pembongkaran eks Muria Plaza tersebut berdampak terhadap para pelaku usaha toko, lantaran adanya pemagaran batas sementara yang telah menutup akses pejalan kaki dan lahan pertokoan dijalur tersebut.

Selain pagar pembatas yang mengitari lokasi lahan eks Muria Plaza, pembongkaran juga diduga telah menyerobot lahan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum).



Darwin Kurniawan mewakili para pelaku usaha pertokoan mengaku sangat dirugikan oleh pihak investor yang dinilai tidak jelas asal usul dan statusnya. Terkait perihal tersebut, dirinya mengajukan permohonan surat kepada Walikota Bogor, Bima Arya, surat tersebut tentang syarat kejelasan status dan perlindungan. Dikarenakan pemilik pertokoan sejak tanggal 23 Januari 2015 sudah dirugikan oleh investor.

“Tepat tanggal 29 September 2015, kami sudah pernah mengajukan permohonan surat tentang status kejelasan dan perlindungan. Apakah surat yang dikeluarkan Pemda ini benar atau tidak. Namun sampai saat ini belum ada tanggapan,” ungkap Darwin.

Darwin menuturkan, terkait status kepemilikan pertokoan, saat ini telah memiliki sertifikat yang diterbitkan tahun 1985. Sementara itu, kata Dia, tanggal 19 Mei tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemkot Bogor surat tentang pemagaran, dimana sebelumnya ada rekomendasi dari Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kota Bogor dahulu tentang pemindahan pagar dengan surat nomer 660/574.

Lebih jauh Darwin menjelaskan, masih pada tahun 1999, sempat bermasalah dengan PT Jaradi Perkasa pada yang membeli eks Muria plaza, terkait masalah batas pemagaran. Tetapi hasil pengecekan dilapangan muncul ralat pagar batas muria plaza. Tetapi sampai saat ini pembangunan eks Muria belum ada kepastian.

“Pengelola berkilah fungsi pagar untuk mengantisipasi gepeng dan WTS. Tetapi jalur akses itu ditutup oleh pagar juga, sehingga para pemilik toko kesulitan karena tidak ada akses pejalan kaki,” jelas Darwin.

Sebagai perwakilan para pemilik ruko, Darwin mempertanyakan pagar yang telah dibangun berizin atau tidaknya, sementara pihak dari Wasbangkim sudah menegur pihak pengelola terkait konflik tersebut.

“Sudah ada peneguran dua kali dari dinas terkait, namun belum ada pendindakan lebih lanjut. Pemilik ruko merasa dengan pembangunan pagar itu tertekan dan merasa terintimidasi. Kami berharap Pemkot Bogor terketuk hatinya untuk membela masyarakat,” pungkasnya. (dan)