Hallobogor.com, Bogor – Kementerian Agama (Kemenag) RI terus menggeber sosialisasi antikorupsi kepada para pejabat maupun ASN di lingkungan Kemenag dari pusat sampai daerah. Setelah sebelumnya dilakukan bersama Indonesian Corruption Watch (ICW), sosialisasi antikorupsi kembali digelar Inspektorat Jenderal Kemenag di Hotel Renotel Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (28/11/2018).

Bertindak sebagai narasumber dalam aacara yang dibagi dalam beberapa sesi ini antara lain Sekretaris Itjen (Sesitjen) Kemenag, Muhammad Tambrin, dan mantan Pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. Sedangkan peserta sosialisasi adalah para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau kuasa anggaran di setiap Satuan Kerja (Satker) tingkat pusat dan dari setiap provinsi.

Sesitjen Kemenag, Muhammad Tambrin, mengemukakan bahwa sejak Kemenag dipimpin Lukman Hakim Saifuddin perilaku koruptif di lingkungan Kemenag lebih terkendali dan lebih optimal.

“Yang jelas di bawah pak Lukman Hakim sudah menempatkan ruh dan menempatkan pegangan lima nilai budaya kerja. Lima budaya kerja ini jadi spirit untuk pejabat dan ASN Kementerian Agama. Kesadaran ASN di lingkungan Kementerian Agama sudah membaik. Keteladanan sudah dilakukan pak Menteri yang pernah melaporkan menerima cendramata dari Arab Saudi nilainya hampir Rp3 miliar,” ungkapnya.

“Kami merasakan sekali lima budaya kerja ini jadi spirit dan saling menjaga. Selama beliau memimpin kami merasa terayomi, sehingga Inspektorat Jenderal terus bekerja mendorong, mencegah dan mengantisipasi perilaku koruptif,” sambungnya.

M. Thambrin mengharapkan, melalui sosialisasi ini para pejabat maupun ASN di Kemenag bisa meningkatkan integritas, profesionalitas, dan inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan baik dalam mengelola anggaran maupun tidak. “Kegiatan ini untuk antisipasi dan waspada supaya jangan masuk wilayah tidak benar,” ujarnya.

Dijelaskannya, di Kemenag sendiri sudah terdapat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sejak lama. UPG ini penting terlebih Kemenag memiliki Satker yang cukup gemuk. “Ada 11 unit Satker di pusat, 71 Perguruan Tinggi Keagamaan, Kanwil di 34 provinsi. Kemudian UPT asrama haji ada 16. Balai diklat keagaaman. Madrasah 230 ribu, dan banyak lagi,” jelasnya.

Selanjutnya, M. Thambrin merincikan beberapa prestasi di bidang pencegahan korupsi yang pernah diraih Kemenag. Di antaranya mendapat penilaian baik dari sisi reformasi birokrasi berdasarkan grafik Zona Integrasi Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK), menerapkan budaya kerja, pengawasan dengan pendekatan agama (PPA), penghargaan pengelolaan LHKPN dari KPK, penghargaan pelaporan LHKASN dari Menpan RB, penerapan pengawasan berbasis keluarga, pengelola UPG terbaik, serta penghargaan pelaporan gratifikasi terbaik yang diraih seorang penghulu di Jawa Tengah. (cep)