Hallobogor.com, Bogor – BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor menggelar rapat dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan SMA dan SMK se-Kota Bogor. Kegiatan berlangsung di salah satu rumah makan di Jalan Bina Marga, Kota Bogor, Rabu (14/11/2018).

Acara ini dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif Hidayat dan perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Yuli.

Melalui sosialisasi tersebut, setiap kepala sekolah maupun yayasan diharapkan mematuhi peraturan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.



Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bogor Chairul Arianto, mengatakan, pihaknya mengundang SMK dan SMA se-Kota Bogor karena menduga para guru honorer dan siswa-siswi yang magang ataupun praktek kerja lapangan (PKL) tidak mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya.

“Memang kami menduga mereka belum mendaftarkan siswa-siswi yang magang atau PKL menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat bekerja atau magang dibsuatu kantor atau pabrik mereka kan punya risiko kecelakaan, namun mereka tidak mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya,” ujar Chairul.

Seandainya terjadi risiko kecelakaan, sambungnya, negara hadir untuk yang membiayai hingga sembuh. “Jadi tidak lagi dibebankan pada orang tua. Kami mengingatkan kepada pihak sekolah agar mereka mau memasukkan dan memastikan bahwa semua siswanya ketika magang atau PKL itu diberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan. Bagi guru honorer juga demikian.

“Maka kami mengundang untuk memastikan supaya guru SMA, SMK guru honorernya masuk BPJS Ketenagakerjaan. Sementara guru SMP dan SD sudah, tinggal guru tingkat SMA dan SMK yang belum mendaftarkan BPJS kesehatannya dan BPJS ketenagakerjaannya itu harus dimiliki keduanya,” tambahnya.

Terkait pendanaan, berdasarkan ketentuan bahwa yang membayar biaya adalah yang memberi kerja. Sepanjang pemberi kerja belum membayarkan bisa saja siswa yang membayarkan. Yang terjadi sekarang, perusahaan-perusahaan kalau dia menerima anak magang atau pun PKL agak kesulitan.

“Jadi bisa saja pemberi kerja yang membayarkan, untuk itu sekolah harus memastikan bahwa mereka membayarkan. Kalau perusahaan sudah paham, bahwa mereka mau merekrut pekerja atau tenaga kerja magang maupun PKL wajib mendaftarkan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat berharap peraturan ini bisa dipahami oleh sekolah dan ingin warga Kota Bogor terjamin. “Untuk itu, bila ada sekolah yang menolak program ini berarti mereka menolak undangan-undang,” pungkasnya. (dns)