Hallobogor.com, Bogor – Keberhasilan Joko Widodo (Jokowi) kala mempimpin Kota Solo membenahi permasalahan transportasi perlu ditiru oleh Walikota Bogor, Bima Arya yang akan menerapkan Sistem Satu Arah (SSA) di ruas jalan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB) pekan depan.

“SSA sebuah metode lalu lintas diterapkan untuk mengatasi kemacetan, jadi ini perlu dijelaskan kepada masyatakat. Disamping itu, mengenai trayek angkutan kota (angkot), karakter Pak Jokowi waktu menjabat Walikota Solo itu duduk bareng membicarakan permasalahan terkait, jadi menurut saya kang Bima juga harus membuka ruang duduk bareng untuk para sopir angkot, PKL, warga dan lainnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI Diah Pitaloka ditemui disela pengobatan gratis di Kampung Pagkalan Batu RT02/03, Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (26/03/2016).

Menurutnya, ketika merubah suatu kebijakan dimana didalamnya itu mengangkut kehidupan banyak orang, Bima Arya perlu belajar seperti Jokowi saat menjabat Walikota Solo. “Siapa tahu dengan duduk bareng ini ada ide-ide cerdas dari teman-teman di bawah, karena ide itu akan kaya kalau dipertukarkan. Keterbatas kita melihat bisa jadi diatasi oleh cara pandang berbeda dari orang lain. Jadi pendekatannya tidak teknokratik tapi partisipatif,” tuturnya, seperti dikutip Halloapakabar.com.     
   
Diah mengungkapkan meski dirinya belum begitu mengetahui sejauh mana penerapan SSA itu, sebagai warga ketika kebijakan ini diterapkan tentunya dalam mengendarai kendaraan akan mengalami kerepotan, rute tempuh menjadi jauh dan ia sendiri tidak mengetahui jalur-jalur alternatif mana saja di seputaran KRB. “Kalau melihat Kota Bandung kan banyak jalur alternatif, sementara di Kota Bogor jalur lingkarnya hanya sepuratan KRB. Yang membuat saya menarik itu perlu juga dipikirkan adanya pelebaran jalan,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyimpulkan terkait SSA lebih baik diuji cobakan dulu, jangan menjadi peraturan ini mengikat selama-selamanya,
Karena lalu lintas itu dinamis, kebijakan SSA jangan dianggap seperti sedang bermain mobil-mobilan. “Ketika ini diterapkan ternyata dampaknya menimbulkan resistensi atau hal-hal tidak bagus, barulah di review dan menurut saya pemerintah terbuka juga menerima masukan perbaikan dari masyarakat,” jelasnya.

Sebetulnya masalah transportasi di Kota Bogor, dijelaskan Diah, akar masalahnya adalah kepadatan kendaraan yang tidak sebanding dengan ruas jalan. Sarananya seperti di beberapa kota itu mengurangi jumlah kendaraan di jalan dengan mengatur jadwal penggunaan kendaraan. “Misalnya, ada satu keluarga punya tiga mobil, masing-masing mobil ini tidak bisa jalan di hari sama, diatur tiap hari satu mobil. Jadi mau dirubah apapun jalurnya menurut saya di Kota Bogor itu sudah padat sama mobil,” tandasnya. (hrs).