Hallobogor.com, Bogor – Memasuki 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah/2018 Masehi, DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) belum mendapatkan pengaduan dari masyarakat atau anggotanya terkait pelanggaran atau penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan tempatnya bekerja. “Masih nihil,” kata Ketua Umum DPP SPN Iwan Kusmawan, Rabu (6/6/2018).

Saat ini, jumlah anggota SPN tersebar di 631 perusahaan yang berada di 72 kabupaten/kota dengan jumlah anggota 300.373 orang.

Akan tetapi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kata Iwan, ada juga perusahaan yang membayarkan dua hari sebelum Hari Raya. Pelaksanaan dapat berjalan dengan baik tergantung empati pejabat yang menangani. Tidak tertutup kemungkinan bakal juga terjadi penundaan pembayaran atau tidak membayar sama sekali. Hal ini dilihat dari pengalaman sebelumnya.

“DPP SPN sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh perangkat dan anggota agar terus melakukan pemantauan dan investigasi serta membuka posko pengaduan THR. Jangan sampai ada perusahaan yang diam-diam tidak taat tahu-tahu meledak aksi. Ini yang tidak kami harapkan. Sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh peruasahaan agar tepat waktu pembayaran THR,” tegasnya.

Iwan menjelaskan, pada sisi yang lain pembayaran THR ada juga yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga nilainya bukan hanya 1 bulan upah, justru bisa lebih dari 1 bulan karena berdasarkan kesepakatan.

“Maka kami menilai hal tersebut menandakan berjalannya hubungan industrial di perusahaan tersebut. Pembayaran THR diberikan kepada mereka yang bekerja 12 bulan berturut-turut THR-nya dapat satu bulan upah. Sedangkan untuk pekerja yang belum mencapai 1 tahun pembayaran diberikan secara proporsional,” kata Iwan Kusmawan yang siap mencalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat ini. (cep)