Hallobogor.com, Bogor – Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bogor, Agus Sudrajat, mengingatkan kepada para pengusaha di Kabupaten Bogor agar taat dalam melaksanakan kewajibannya membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR). “Ini sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR,” katanya, Kamis (8/6/2017).

Agus menegaskan, bahwa THR itu wajib diberikan bagi buruh Kabupaten Bogor bukan hanya bagi yang bekerja di atas satu tahun. “Akan tetapi bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari satu bulan pun harus mendapatkan THR,” tandasnya.

Sesuai dengan Permenaker itu pula, kata Agus, tujuh hari sebelum Hari Raya harus sudah diberikan kepada karyawan/buruh. “Berarti sekitar tanggal 16 Juni 2017, dan tidak ada alasan perusahan tidak memberikan,” tukasnya.

Lantas bagaimana sejauh ini ketaatan perusahaan di Kabupaten Bogor soal THR? “Saya mendapat laporan dari dua perusahan anggota kami yang melaporkan ketidakjelasan. Bahkan satu perusahan lebih parah lagi, di samping pemberian THR-nya tidak jelas, ada pelanggaran lain yaitu mengenai uang lembur yang tidak dibayarkan. Dalam satu hari bisa dua atau empat jam tidak dibayarkan dengan alasan skorsing. Ini pelanggaran PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) yang terus menerus, bahkan ada yang bekerja 5 tahun bahkan 10 tahun secara terus menerus. Harusnya secara otomatis jadi PKWT,” jelasnya tanpa menyebutkan nama perusahaan dimaksud.

“Saya sebagai Ketua DPC SPN Kabupaten Bogor meminta kepada Balai Pelayanan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah l untuk menindak tegas perusahan-perusahaan yang main-main dengan aturan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor,” imbuhnya. (cep)