Hallobogor.com, Cibinong – Serikat Pekerja Nasional (SPN) mengutuk pihak manapun yang mendukung diberlakukannya upah padat karya maupun upah rumah sakit. Penolakan upah padat karya dan upah rumah sakit ini menjadi bagian dari tujuh tuntutan SPN khususnya di Kabupaten Bogor.

Ketujuh tuntutan SPN tersebut, yaitu menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat (Jabar), menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 sebagai dasar penetapan upah minimum, menolak upah padat karya dan upah rumah sakit, menaikkan upah minimum sebesar Rp650.000 atau 20% dari upah minimum 2016, menjalankan upah sektoral sesuai usulan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), menjalankan struktur skala upah, dan nenegakkan supremasi hukum ketenagakerjaan.

“Seluruh Serikat Pekerja yang tergabung dalam SPN mengutuk siapapun yang menyetujui upah padat karya dan upah rumah sakit,” tegas Ketua DPC SPN Kabupaten Bogor Agus Sudrajat, di sela aksi unjukrasa di Disnakersostrans Kabupaten Bogor, belum lama ini.

Agus menjelaskan, upah rumah sakit sama dengan upah padat karya, di mana besaran upahnya di bawah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

“Memperhatikan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini serta melihat kondisi dan realita yang ada terkait kesejahteraan pekerja/buruh melalui upah minimum, upah sektoral, dan struktur skala upah semakin jauh dari harapan pekerja/buruh sejahtera. Padahal cita-cita UUD Negara Republik Indonesia 1945, negara punya kewajiban untuk memberikan penghasilan yang layak bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dengan turunannya Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang telah mengatur tentang penetapan upah minimum dan seterusnya dihancurkan oleh PP No.78/2015, di mana penetapan upah minimum hanya didasarkan kepada inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang datanya diambil dari BPS.

“Inilah penyebab utama kenapa pekerja/buruh sampai hari ini terus melakukan perlawanan dengan adanya PP tersebut. Pekerja/buruh sudah didzolimi oleh sebuah kebijakan PP yang notabene pro terhadap kapitalis dan pekerja/buruh beserta keluarganya menjadi korban.Maka tidak ada pilihan bagi pekerja/buruh yang sadar untuk melakukan perlawanan karena hak semua pekerja/buruh beserta keluarganya sudah dirampas haknya,” beber dia. (cep)