Hallobogor.com, Bogor – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang akan memberlakukan program Sistem Satu Arah (SSA) di ruas jalan seputaran Kebun Raya Bogor (KRB), mendapat tanggapan beragam. Komisi C DPRD Kota Bogor ikut angkat bicara terkait program SSA yang akan diuji cobakan pada 1 hingga 4 April 2016 mendatang.

Komisi C menilai bahwa rencana program SSA sangat bagus, namun sejumlah persiapan-persiapan harus terlebih dahulu dilakukan oleh Pemkot Bogor, diantaranya kajian-kajian, soal infrastuktur, sosialisasi dan lainnya.

“Komisi C mendukung program SSA itu, tetapi kajiannya harus komprehensif, sosialisasi, menyiapkan infrastuktur dan penanganan PKL maupun persoalan lainnya, harus menjadi perhatian pihak Pemkot Bogor. Artinya kalau semua itu belum terealisasi dan dilaksanakan, maka program SSA jangan dulu dipermanenkan, kecuali hanya simulasi saja, tidak masalah,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin di ruang Komisi C, seperti dikutip Halloapakabar.com, Kamis (03/03/2016).



Politisi PPP ini menjelaskan, dalam menerapkan kebijakan yang akan berdampak kepada berbagai aspek, diperlukan kajian yang komprehensif. Utamanya soal sosialisasi kepada masyarakat, pengguna kendaraan dan berbagai pihak lainnya. Infrastuktur harus dipersiapkan secara maksimal mulai dari kondisi jalan, rambu rambu, marka jalan dan terpenting keberadaan PKL di sejumlah kawasan seperti Jalan Otista, Roda, Suryakancana, Lawang Saketeng dan Dewi Sartika, harus dibenahi. Sejumlah jalur jalan alternatif juga harus dipersiapan maksimal, agar tidak terjadi kemacetan baru dampak pemberlakuan SSA.

Lanjut Zaenul, jangan sampai ketika dirubah menjadi SSA, sejumlah ruas jalan di Kota Bogor malah menimbulkan titik kemacetan baru, seperti di Jalan Kapten Muslihat, Jalan Sudirman, Jalan Juanda dan sejumlah lokasi jalan alternatif.

“Komisi C sangat mendukung sistem SSA, dengan syarat persiapan harus sangat matang dan perencanaan maksimal direalisasikan. Bukan itu saja, sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan informasi secara utuh terkait SSA ini, sehingga sosialisasi harus sangat maksimal,” tambahnya.

Komisi C juga meminta dalam hal ini Pemkot Bogor untuk melibatkan seluruh pelaku transportasi, dari mulai Organda, KKSU dan termasuk para supir angkot. “Untuk uji coba nanti, Pemkot Bogor juga harus evaluasi, kalau hasilnya bisa mengurangi kemacetan, maka SSA bisa diteruskan, tetapi kalau hasilnya malah menimbulkan kemacetan baru, maka harus dilakukan pembenahan kembali terkait perencanaan sesuai dengan kajian-kajian,” tandasnya. (hrs).