Hallobogor.com, Bogor – Sugeng Teguh Santoso (STS) satu di antara sekian figur yang kerap disebut-sebut siap maju di Pilkada untuk menjadi calon Wali Kota Bogor. Praktisi hukum ini sekarang sudah dipastikan masuk gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Masuknya STS ke dalam penjaringan bakal calon eksternal Wali Kota Bogor ini, setelah sebelumnya intens mendapat penawaran dan pertemuan dengan pengurus PDIP. Kepastian diperoleh dalam pertemuannya dengan Badan Pemenangan Pemilukada (Bapilu) PDIP Kota Bogor di Warung Taman, Minggu petang (7/5/2017).

“Ya, Bapilu PDI-P sedang menjaring tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki pengaruh dan juga ada satu keinginan, yaitu mengajak ikut kontestasi Pilkada 2018. Dalam pemantauan mereka, nama saya adalah salah satunya,” kata STS yang berprofesi sebagai advokat itu.

Ketua Front Pembela Indonesia itu mengemukakan, PDI-P bagi dirinya bukan hal baru, karena sejak 1996 dirinya telah masuk kader partai penguasa tersebut. Sejak kasus 27 Juli 1996, dirinya sudah membela para simpatisan PDI-P yang diserang kelompok lain yang didukung pemerintah. STS juga hampir lima tahun menduduki jabatan Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP.

Ia mengaku sangat mengapresiasi atas langkah dan kinerja Bapilu PDI-P dan DPC PDI-P Kota Bogor yang memperhitungkan dirinya bahkan menilai masuk kriteria sebagai calon. Dia berharap proses yang dilakukan dari bawah tersebut sampai di PDIP Pusat.

“Saya akan mengikuti penjaringan, meski saya tetap bekerja di akar rumput untuk melakukan sosialisasi dan menjaring masyarakat sebagai pendukung suara, karena ini akan dibutuhkan juga oleh partai,” tandas Sekjen Peradi ini.

Menurut Sekretaris Bapilu PDI-P Kota Bogor, Iwan Iswanto, STS merupakan legian yang sepak terjangnya cukup diperhitungkan dan masuk kriteria PDI-P. “Pada tataran elite, pak Sugeng ini masuk pada tataran para calon yang memiliki kekuatan,” ujarnya.

Sedangkan proses tahap penjaringan, kata Iwan, masih tetap berjalan dan pengambilan formulir dilakukan tanggal 20-30 Mei 2017. Setelah itu Bapilu PDIP akan melakukan verifikasi selama tiga hari dan hasilnya baru dilaporkan ke DPC dan DPP PDI Perjuangan. “Kami di daerah hanya melakukan proses yang ada, dan keputusan tetap ada di pusat,” pungkasnya. (cep)