Hallobogor.com, Bogor – Calon Wakil Wali Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso (STS) berkunjung ke kediaman tokoh masyarakat H Jaja Wijaya di RT 02/02 Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Minggu (4/3/2018). Kegiatan kampanye STS ini dihadiri mayoritas puluhan ibu-ibu dan remaja putri.

Pendamping Calon Wali Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata nomor urut 4 ini datang ke lokasi menggunakan ojeg online. Kedatangannya disambut penampilan marawis oleh kelompok anak-anak di wilayah setempat. STS pun kemudian menyusuri gang dan menyapa warga.

Dalam sosialisasinya, STS berdialog dengan warga Kelurahan Semplak dan mendengarkan aspirasi dan beragam keluhan. Umumnya, warga menyampaikan keluhan seputar masalah kesehatan, beras sejahtera (rasta), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu keluarga sehat. Mereka mengeluhkan beragam program bantuan tersebut kurang tepat sasaran.

“Warga-warga yang tidak mampu atau di bawah pra sejahtera yang ada tidak dapat. Saya pikir, ini karena data yang dipakai adalah hasil verifikasi yang lalu,” ujar Sugeng.

Menurutnya, di Kota Bogor ini terjadi penurunan daya beli warga dan jumlah warga miskin bertambah karena pendapatan per kapita per tahun warga Kota Bogor Rp10 juta per tahun.

“Dari data BPS, daya beli warga Kota Bogor hanya Rp20 ribu per hari. Bayangkan, dengan dana tersebut harus meng-cover untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan, konsumsi, sandang, pangan, dan papan. Pasti ini tidak terpenuhi karena terbukti IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor tidak naik-naik selama 5 tahun,”  papar STS.

Untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor ini, kata STS, dirinya akan membawa konsep advokasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Cara kerja ASN akan saya dorong menjadi cara kerja seorang profesional. Contoh, ASN tidak hanya sekadar mendata lalu selesai, tidak. Data tersebut harus diolah dan diperjuangkan agar sampai ke sasaran,” tegasnya.

Terkait program-program sumber anggaran dari pemerintah pusat, Sugeng juga akan memperjuangkannya melalui anggota DPR RI. Begitu juga, misalnya tentang infrastruktur, pemerintah daerah akan berjuang ke Kementerian PUPR.

“Ini yang namanya kerja advokasi, dan ini yang harus ditanamkan untuk menjawab persoalan-persoalan warga Kota Bogor,” tegasnya. (dns)