Hallobogor.com, Cibinong – Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap gas elpiji warna hijau ukuran 3 kilogram sejatinya diperuntukan bagi rakyat miskin, sebagai konversi dari bahan bakar minyak tanah. Tapi pada faktanya di lapangan, subsidi tersebut seperti sia-sia karena tak tepat sasaran, siapa saja termasuk orang kaya bisa membeli dengan bebas gas elpiji 3 kg.

Beraneka persoalan gas elpiji, baik ukuran 3 kg maupun 12 kg, pun muncul di masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Bogor. Misalnya saja, meski pemerintah telah mematok Harga Eceran Tertinggi (HET) gas 3 kg Rp16.000 di tingkat pangkalan, namun kenyataannya harga jual di warung bisa Rp18.000 atau Rp19.000.

Kedua, lantaran gas elpiji 3 kg murah maka kerap terjadi pengoplosan oleh oknum-oknum, dan ketiga, di sejumlah daerah selalu saja terjadi kelangkaan, dan keempat, masih ditemukan pangkalan yang nakal.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Ketua DPC Himpunan Swasta Negara Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Wilayah Bogor, Bahriun Sinaga, di sela rapat dengan Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dan Pertamina, Senin (5/10/2015). “Semua orang pakai gas elpiji 3 kg, yang beli siapa saja, karena murah dan lemahnya pengawasan. Jadi memang belum tepat sasaran,” katanya.

Bahriun mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya pernah menawarkan sistim distribusi tertutup agar gas elpiji 3 kg ini tepat sasaran. “Tapi tak berhasil. Ini pernah akan diterapkan seperti di Bali, Riau, dan Batam. Tapi ditolak oleh pemda,” ujarnya.

Bahriun menegaskan, kuota gas elpiji 3 kg untuk Kabupaten Bogor sudah mencukupi sebanyak 1, 48 juta metrik kubik. Distribusinya disalurkan melalui 68 agen dan 400 pangkalan yang sudah ada di setiap kecamatan.

“Kalau melihat datanya, kuota Bogor terbesar di Jawa Barat. Jadi sebenarnya sudah cukup dan tak perlu ada kelangkaan,” tegasnya.

Bahriun juga menyebutkan kasus pidana pengoplosan di Jabar terbesar di Bogor. “Gas yang dioplos memang secara fisik sulit diketahui. Tapi biasanya beratnya kurang, harganya lebih murah, dan modus pengoplos bisanya membeli tabung gas 3 kg di warung-warung dan dioplos ke gas 12 kg, maka yang seharusnya dijual Rp140.000 ia jual Rp120.000,” tandasnya.

Sedangkan menurut Herdi S Indrawan, Senior Sales Eksekutif Rayon VI PT Pertamina meliputi Bogor Depok Sukabumi, Pertamina hanya sebagai badan hukum atau operator yang ditunjuk pemerintah. “ESDM yang kasih kuota. Pertamina hanyalah badan usaha yang ditunjuk. Jadi soal kuota dan pengawasan tergantung pemerintah,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, Pertamina berwenang melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) kepada agen dan pangkalan nakal. “Misalnya baru-baru ini ada empat pangkalan di Sukabumi yang di-PHU. Masalahnya macam-macam, misalnya tak ada plang, tak ada catatan atau logbook,” ujarnya.(cep)