Hallobogor.com, Bogor – Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto telah resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) rekomendasi mengusung pasangan Bima Arya dan Dedie A. Rachim di Pilkada Kota Bogor. Foto penyerahan SK tersebut bahkan telah tersebar luas di media sosial maupun media konvensional.

Anehnya, pihak DPD Golkar Kota Bogor sampai saat ini belum menerima salinan surat SK rekomendasi tersebut. Bahkan yang disesalkan, DPD Golkar Kota Bogor juga belum menerima komunikasi dari Bima Arya terkait hal itu.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor, Tauhid J. Tagor, mengungkapkan, hingga saat ini sudah lebih dari 1×24 jam sejak SK rekomendasi dari DPP Golkar diserahkan ke Bima dan Dedie tetapi mereka belum ada inisiatif melakukan berkomunikasi. 

“Menelepon juga belum ada, padahal persoalan kelanjutan SK rekomendasi itu sangat penting dibahas di internal partai. Kami kecewa dengan situasi seperti ini,” ungkap Tauhid J. Tagor didampingi sekretarisnya Heri Cahyono dan bendahara umum Raflly dalam rapat pleno di kantor DPD Golkar Kota Bogor, Sabtu (6/1/2018).

Manuver apapun sah-sah saja dilakukan oleh Bima Arya, kata Tagor. Akan tetapi, etika tetap harus dipakai dalam berpolitik dan bersikap apapun. 

“Seharusnya SK rekomendasi dari DPP itu segera dilaporkan oleh pasangan calon kepada DPD Golkar Kota Bogor. Untuk itulah, internal DPD Golkar Kota Bogor langsung menggelar rapat pleno kaitan persiapan persiapan untuk mendaftar ke KPU, sebab SK rekomendasi itu nantinya yang mendaftarkan ke KPU adalah partai, bukan semata mata paslon saja. Kami belum mendapatkan pelimpahan SK rekomendasi dari DPP itu, karena SK rekomendasinya dibawa oleh Bima. Bukti fisiknya saja kami belum melihat, dan harusnya Bima segera menyerahkan ke DPD. Banyak yang akan dibahas oleh internal, bukan soal penyerahan SK rekomendasi saja, dan Bima harus mengerti soal itu,” tegasnya. 

Sekretaris DPD Golkar Kota Bogor, Heri Cahyono juga ikut menyayangkan sikap Bima yang notabene kader Partai Amanat Nasional itu. “Seharusnya yang bersangkutan (Bima) merapat ke DPD Golkar Kota Bogor untuk merumuskan dan mengadakan rapat bersama,” ucapnya.

Heri menjelaskan, berdasarkan instruksi dari DPD Golkar Jawa Barat, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi akan daftar ke KPU dilanjutkan deklarasi di Pilgub Jabar pada hari Selasa (9/1/2018) mendatang. Sedangkan sampai saat calon yang diusung DPP Golkar belum melaporkan apapun ke DPD Golkar Kota Bogor. 

“Ini yang aneh dan lucu. Semua tahu dan sudah ramai bahwa Bima akan daftar ke KPU Kota Bogor pada hari Selasa, otomatis waktu itu akan bentrok dengan pendaftaran di Jawa Barat. Seharusnya menyangkut hal-hal teknis bisa dibicarakan oleh Bima dengan kami Partai Golkar sebagai partai pengusungnya,” tandasnya. 

Dengan adanya keputusan DPP Golkar yang mengusung Bima dan Dedie, Heri menjelaskan, bahwa seluruh jajaran Golkar di Kota Bogor akan fatsun dan siap bekerja memenangkan Pilwalkot. 

“Kami semuanya fatsun dan siap bekerja, tetapi semua ada mekanisme dan aturan serta tahapan yang harus dilakukan atas kebersamaan antara paslon dengan partai pengusung. Jadi harus ada etika politiknya, bukan sekadar bermain di pusat, sehingga daerah ditinggalkan begitu saja. Waktu ke pendaftaran sudah sangat mepet, jadi harus segera disiapkan,” pungkasnya. (dns)