Hallobogor.com, Bogor – Selama berlangsungnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan. Sebagian masyarakat menilai, Pilkada Kabupaten Bogor tercoreng dengan perilaku sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

Aliansi Masyarakat Pantau Aparatur Negara salah satunya menyoroti ketidaknetralan KH. Romdoni yang berstatus ASN di Kemenag Kabupaten Bogor dan menjabat sebagai Ketua PC NU Kabupaten Bogor.

Dalam rilisnya, Selasa (7/8/2018), Korlap Aliansi Masyarakat Pantau Aparatur Negara, Faisal Reza Mubarok, memaparkan, sesuai aturan perundang-undangan di Republik ini sudah jelas, tegas, dan gamblang bahwa ASN dilarang keras melakukan aktivitas politik atau dukung mendukung calon atau partai politik tertentu. Intinya, ASN diminta untuk menjaga netralitas dalam semua perhelatan politik yang terjadi di negeri ini.

Aturan demikian, kata Faisal, tertulis jelas dan dirumuskan dalam peraturan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN; UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; PP No. 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; dan Peraturan Kepala Badan Kepagawaian Negara No. 21 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dengan tegas disimpulkan bahwa: Pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Kedua, PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Ketiga, PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; Keempat, PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik; Kelima, PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial; Keenam, PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; Ketujuh, PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, kami selaku Aliansi Masyarakat Pantau Aparatur Negara melaporkan dan meminta kepada Kemenag RI untuk memberikan sanksi kepada salah satu ASN yang telah mencoreng nama baik ASN yang aktif dalam politik praktis. ASN yang dimaksud adalah saudara: H. Romdon, M.H. yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua PCNU Kabupaten Bogor. Berdasarkan bukti yang kami sertakan yang bersangkutan telah melanggar sejumlah ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena itu kami meminta agar dijadikan perhatian dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi agar menjadi pelajaran bagi ASN yang lain,” jabarnya. (cep)