Hallobogor.com, Megamendung – Warga beberapa desa di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bantuan sarana keagamaan, misalnya untuk pondok pesantren dan masjid. 

Keluhan warga ini mengemuka saat menghadiri acara reses Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat asal Kabupaten Bogor, Teuku Hanibal Asmar, di Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Selasa (5/12/2017). 

Menjawab keresahan masyarakat tersebut, Teuku Hanibal Asmar yang akrab disapa Ikbal ini berjanji akan membantu memperjuangkannya agar anggaran sarana keagamaan khususnya di Provinsi Jawa Barat dapat terserap.

Pada sisi lain, Ikbal juga meminta kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten Bogor untuk mempermudah penyaluran bantuan sarana keagamaan ini. 

“Ya, memang harus diakui bahwa dengan peraturan bansos dan hibah yang sekarang ini cukup mempersulit masyarakat khususnya untuk mendapatkan bantuan sarana keagamaan. Misalnya, masyarakat harus punya akta pendirian, surat dari KemenkumHAM dan legalitas hukum lainnya. Sementara untuk mengurusnya perlu biaya mahal. Makanya saya minta pemda harus membantu kesulitan masyarakat ini. Pemda harus bisa menjawab kesulitan masyarakat ini,” ungkap politisi PPP ini.

Bantuan dimaksud, kata Ikbal, bisa dengan mempertanyakan kepada pemerintah pusat, memberikan fasilitasi, atau membuat celah hukum yang positif agar kebutuhan masyarakat ini bisa dibantu dengan APBD.

Di tempat yang sama, Kepala Desa Sukamaju, Alek Purnama Johan, di desanya juga di desa lainnya memiliki banyak potensi untuk membangun sarana keagamaan namun terbentur pembiayaan dan regulasi.

“Dari sisi ketersediaan lahan misalnya, kami sudah siap untuk luas 1.000 m2 bagi pembangunan masjid besar atau pondok pesantren. Tapi masyarakat kesulitan pembiayaan,” katanya.

Pada sisi lain, kata Alek, potensi anggaran untuk pembangunan sarana keagamaan cukup banyak tersedia dalam APBD namun warga terbentur berbelitnya peraturan. “Jangan sampai yang membangun masjid megah di desa-desa itu warga luar dari Jakarta. Ulama setempat harus berdaya,” ujarnya. (cep)