Hallobogor.com, Bogor – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor melangsungkan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PPB P2) tahun 2018 selama dua hari mulai 7-8 Mei di pelataran Balaikota Bogor. Melalui kegiatan ini diharapkan aparatur sipil negara (ASN) dapat memberikan teladan kepada masyarakat dan pengusaha agar membayar pajak sebelum jatuh tempo.

Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kota Bogor An An Andri Hikmat, mengatakan, sejauh ini kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak di antaranya banyaknya data-data PBB P2 yang diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bogor yang tidak benar.

“Oleh karenanya tingkat kepatuhan wajib pajak baru 65 persen. Upaya kami adalah cleansing data PBB agar tunggak-tunggakan sudah tidak ada di lapangan. Sekarang sedang diproses 258 ribu wajib pajak di tahun ketiga untuk kepastian objek dan subjeknya. Jika tidak ada akan dihapuskan nanti di tahun 2019,” jelasnya.

Dari 258 ribu Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang (SPPT) PBB P2 yang diterbitkan, jumlah penerimaan pajak sebesar Rp137 miliar. “Namun target kami hanya sebesar Rp117 miliar, karena yang Rp20 miliar setelah diverifikasi di lapangan itu tidak ada,” tandasnya.

Bapenda mematok untuk target pendapatan dari sektor PBB dalam pelaksanaan Pekan Panutan selama dua hari bisa mencapai Rp2 miliar. “Target ini didapat dari ASN, pengusaha dan masyarakat. Mudah-mudahan bisa tercapai. Berbeda dengan biasanya, kali ini pekan panutan para wajib pajak akan mendapatkan berbagai doorprize yang menarik dengan catatan sesuai besaran pembayaran PBB,” kata An An.

Sekadar informasi, penerimaan PAD dari sektor pajak PBB P2 menduduki peringkat kedua setelah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Plt. Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat membuka Pekan Panutan PBB P2 di Plaza Balaikota Bogor memberikan apresiasi kepada 68 tokoh masyarakat dan aparatur di wilayah yang membantu penyebaran SPPT PBB P2 di wilayah. “Kami dorong mereka agar lebih giat lagi memonitor wajib PBB P2,” katanya.

Demikian pula kepada stakeholder, Usmar meminta harus melakukan langkah-langkah atau upaya inovatif sehingga tujuan meningkatkan optimalisasi PBB P2 progressnya bisa meningkat di atas 70 persen. (dns)