Hallobogor.com, Bogor – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Bogor, Anurman Huda, mengungkapkan, jumlah tunggakan premi peserta BPJS mandiri di wilayah Bogor mencapai Rp. 21 miliar. Demikian dikatakannya dalam sebuah acara sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Rabu (3/2/2016).

“Kondisi ini terjadi karena masyarakat hanya membayar premi BPJS kalau sedang sakit saja. Kalau sudah mendapatkan pelayanan atau pengobatan di Rumah Sakit secara gratis karena dibayarkan pemerintah melalui BPJS, banyak peserta BPJS mandiri yang tidak membayar premi setiap bulannya. Masih ada anggapan pula di sebagian masyarakat cukup membayar sekali gratis selamanya,” ungkapnya. Demikian, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Anurman Huda menjelaskan, kartu kepesertaan BPJS berlaku seumur hidup karena yang menjadi basis datanya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sehingga, masyarakat yang sudah mendaftar dan memiliki kartu BPJS tidak bisa lagi mendaftarkan diri membuat kartu BPJS baru, atau ketika berpindah tempat tinggal ke daerah lain.



“Nah, kartu BPJS-nya akan nonaktif kalau iuran preminya tidak dibayar. Maka otomatis tidak akan gratis saat mendapatkan pengobatan di Rumah Sakit. Kartu BPJS akan kembali aktif kalau preminya atau tunggakan preminya dilunasi,” jelasnya.

Berdasarkan data, kata Anurman Huda, saat ini terdapat sekitar 200.359 peserta langsung BPJS di Kota Bogor dan sebanyak 847.720 orang di Kabupaten Bogor. “Terkait data dalam kepersertaan BPJS, misalnya tentang alamat peserta yang tak sesuai, itu merupakan kewenangan Kementerian Sosial. BPJS tak berwenang untuk mengutak-atik data dari Kemensos,” tegasnya. (cep).