Hallobogor.com, Bogor – Ditemukannya praktik transaksi politik (mahar) menjelang Pilkada serentak di Kabupaten Bogor disoroti tajam pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun. Selain melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pilkada, mahar bagi bakal calon bupati/wakil bupati dinilai sebagai praktik politik kampungan.

“Mahar bagi bakal calon bupati adalah praktik politik kampungan karena mirip transaksi jual beli di gudang toko klontong. Ada pemilik gudang yang punya barang dan ada pembeli barang. Dalam praktik mahar politik barangnya adalah kursi partai di DPRD. Partai tak ubahnya seperti gudang barang yang menjual kursi,” ungkapnya.

Ubedilah Badrun menegaskan, melalui pernyataannya tersebut dirinya ingin mengingatkan bahwa praktik mahar telah merusak moral politik.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat Kabupaten Bogor memasang tarif Rp130 juta bagi balon bupati yang mendaftar. Alasan pungutan tersebut untuk membiayai survei, sosialisasi, biaya iklan di media. Sebagian bakal calon yang mendaftar ke Demokrat mengaku keberatan dengan mahar sebesar itu.

Ketua Tim Penjaringan Balon Bupati dan Wakil Bupati DPC Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, tak menampik kabar tersebut. Dirinya menegaskan bahwa Rp130 juta bagi bakal calon bupati yang mendaftar ke Partai Demokrat bersifat tidak wajib dan sifatnya sumbangan.

“Sumbangan bersifat kerelaan dan dengan persetujuan dari peserta. Artinya tidak wajib, dan faktanya memang tidak semua peserta memberi sumbangan,” tegas Dede Chandra.

Ia pun mempersilakan melakukan cross check ke para peserta penjaringan yang mendaftar ke Partai Demokrat. “Semua pembiayaan dan penggunaannya akan kami pertanggungjawabkan serta dilaporkan termasuk kepada para peserta penjaringan. Tidak ada yang ditutupi dan akuntabel,” tandasnya.

Luthfi Membantah Dede menegaskan, balon yang positif telah mengambil tiket di Partai Demokrat Kabupaten Bogor di antaranya, Dace Supriadi (Kadisperindag), TB. Luthfi Syam (Kadisdik), dan Fitri Putra Nugara (anak mantan Bupati Bogor alm. Agus Utara Effendi).

Namun saat dikonfirmasi terpisah, salah seorang balon, Luthfi Syam malah mengaku dirinya tidak ikut mendaftar dalam penjaringan balon bupati di Demokrat. Termasuk soal adanya mahar, Luthfi juga membantahnya.  

“Saya tidak daftar dalam proses penjaringan di Partai Demokrat, makanya kalau ditanyakan soal adanya mahar juga saya tidak tahu. Kalau dipanggil dan ketemu dengan Ketua Partai Demokrat Kabupaten Bogor memang iya, tapi hanya sebatas pembicaraaan proses Pilkada. Jadi gak ada itu pendaftaran balon bupati ke Demokrat,” tegas Luthfi.

UU 18/2015

Sekadar mengingatkan, dalam UU Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pilkada, pada pasal 47 ayat 1 disebut, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada Pasal 47 ayat 2, parpol atau gabungan parpol terbukti menerima imbalan, seperti maksud ayat 1, maka parpol atau gabungan parpol dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Mengenai sanksi disebut pada pasal 47 (5), dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan, setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur, Bupati atau Wali Kota, maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Wali kota dibatalkan.

Pada pasal 47 (6), tertera setiap parpol atau gabungan parpol terbukti terima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. (cep/has)