Hallobogor.com, Bogor – KPK dalam tugasnya memberantas tindak pidana korupsi atau gratifikasi kini dibantu oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tenaga UPG yang mayoritas adalah pegawai Inspektorat dari setiap instansi pemerintahan dari seluruh Indonesia ini sudah tersebar di 654 kementerian/lembaga (K/L) serta sudah terbentuk 341 unit UPG.

Ratusan UPG yang merupakan kepanjangan tangan KPK di setiap K/L dan pemerintah daerah ini terus digembleng integritasnya dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kegiatan Rakornas Sinergi dan Harmoni UPG yang berlangsung di Hotel Rancamaya dari 12-15 November 2018.

Dalam kegiatan sharing session yang dipandu juru bicara KPK Febri Diansyah pada Rabu (14/11/2018) ini, ratusan UPG berkesempatan mendapatkan bekal dan motivasi dari tiga orang narasumber yang merupakan orang-orang yang integritasnya tingkat dewa. Yakni Artidjo Alkostar (Mantan Ketua MA), Abdurrahman Muhammad Bakrie (penghulu tertib gratifikasi) dan Novel Baswedan (penyidik senior KPK).

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan bisa jadi rule model dan mereka bisa menularkan kembali ke keluarga, teman, dan di lingkungan kerjanya. Selain itu, menyusun rencana setahun ke depan sebagai ujung tombak pengendalian gratifikasi di kantornya masing-masing.

“UPG ini sekaligus yang memperingatkan para pejabat atau atasannya di daerah atau di kementerian atau lembaga agar kalau menerima sesuatu jangan sampai disimpan atau digunakan tapi langsung dilaporkan ke KPK melalui UPG dalam waktu 30 hari kerja,” kata Febri Diansyah.

Febri Diansyah mengakui saat ini UPG masih menemui banyak kendala terlebih jika yang dilaporkan oleh UPG adalah atasannya. “Ini yang kami susun bersama. KPK telah berkoordinasi dengan Mendagri dan MenPAN RB serta instansi terkait dalam hal revitalisasi pengawasan internal agar UPG tidak terhambat dan segan lagi dalam mengawasi atasannya. UPG secara Undang-Undang lebih independen dan bertanggungjawab bukan kepada atasannya. Setelah kami identifikasi ini yang membuat banyaknya kepala daerah yang diproses hukum terkait kasus korupsi atau gratifikasi. Sampai dengan saat ini sudah 102 kepala daerah yang ditangkap KPK,” bebernya.

Selain itu, kata Febri, KPK juga mengharapkan agar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengendalian gratifikasi bisa diselesaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM agar pencegahan dan pengendalian gratifikasi bisa lebih sistematis dan tidak hanya kepada para pegawai atau pejabat pemerintah sebagai penerima, akan tetapi bisa menyentuh korporasi yang bersentuhan dengan pemerintah agar tidak memberi gratifikasi. “Izin prinsip tentang RPP sudah ada dari Presiden Jokowi,” ujarnya.

Dalam sharing session, Abdurrahman Muhammad Bakrie yang dikenal sebagai penghulu tertib gratifikasi berkesempatan berbagi kisah tentang banyaknya hadiah atau ucapan terima kasih berupa uang yang diberikan masyarakat kepada penghulu atau amil dalam suatu acara pernikahan.

Sedangkan Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK dan mantan penyidik di Polri juga mengungkapkan pengalamannya berjuang melawan gratifikasi sejak menjadi seorang Kapolsek di sebuah daerah yang marak illegal logging termasuk melawan setoran dari para penjudi.

Bahkan mulai tahun 2007 setelah bergabung ke KPK selama 11 tahun, Novel mengaku mendapat tantangan lebih. “Awalnya mudah karena bekerja dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Tapi kemudian berhadapan dengan tantangan eksternal. Teror, ancaman, bujukan. Saya dua kali ditabrak sebelum mendapat siraman air keras ke wajah saya. Saya juga pernah mengalami titik nadir. Berbuat optimal tapi hasilnya begitu. Itu wajar. Saya sadar kita sudah memilih jalan dan Allah telah menakdirkan,” ungkapnya.

Menurut Novel, untuk membentuk integritas (mendidik) perlu proses terus menerus dan perlu dipaksakan yang harus dimulai dibangun dari diri sendiri mulai hari ini. “Tidak mulai esok hari dan seterusnya. Selanjutnya harus konsiten. Dalam perspektif suap, kalau ada seseorang yang memberikan hadiah kepada pejabat/aparat maka seseorang itu telah berbuat kejahatan kepada pejabat/aparat itu. Dan kalau ada pelaku kejahatan korupsi ditangkap atau disita hartanya sebetulnya menyelamatkan pelaku tersebut karena agar tidak adiktif pada kejahatannya,” papar dia.

Tidak jauh berbeda, Artidjo Alkostar seorang mantan Ketua Mahkamah Agung dan advokat ini memiliki segudang pengalaman berjuang melawan gratifikasi. “Tahun 2.000 saya masuk MA saat kondisi MA hancur. Ibarat pasar modal. Terjadi banyak transaksional. Orang berintegritas di MA minoritas kala itu. Saya pernah menempelkan tulisan di pintu ruangan kantor “Tidak menerima tamu orang yang berhubungan dengan perkara”. Gara-gara itu saya selalu dikritik di rapat pleno. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berlaku di seluruh pengadilan. Pada saat mengadili Joko Chandra Bank Bali saya juga pernah membikin disenting opinion bahwa suatu keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya sering diserbu bermacam cara tawaran suap hingga tawaran dengan nominal “unlimited” hingga diancam santet,” ungkapnya.

“Hilangkan psikologis “tidak enak”. Kita harus tegas. Jangan ikuti lingkungan yang tidak sehat. Tidak menerima dan memakan yang tidak halal. Kalau sudah menerima hadiah/suap sudah tidak otonom. Gratifikasi tidak berkah,” tegasnya. (cep)