Hallobogor.com, Bogor – Ribuan umat dari berbagai Organisasi Islam yang tergabung dalam Gerakan Pemersatu Umat (GPU) memadati Balai Kota Bogor, Selasa (29/8/2017). Mereka yang datang dari Kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur itu mendesak Pemerintah Kota Bogor agar mencabut izin pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal, yang berlokasi di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Massa pun menuntut agar kelompok jamaah dalam Masjid Imam Ahmad bin Hanbal tidak membuat pelbagai kegiatan karena dinilai memiliki paham yang bertolak belakang dengan agama Islam.

”Kami juga menolak Yazid Jawas untuk berdakwah,” ucap salah satu orator. 

Apa jawaban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto? Dirinya menjelaskan, berdasarkan Perwali tentang tata cara pemberian izin bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa dikaji kembali, dibekukan, atau dicabut dengan beberapa proses. Dua alasan untuk pembekuan bisa dilihat dari sisi teknis dan sosial. 

“Saya perintahkan kepada Dinas Perizinan untuk mengkaji dua hal tersebut. Jadi kalau secara teknis didapati ada persoalan atau secara sosial menimbulkan gejolak perpecahan di warga, bisa dibekukan setelah itu kemudian diproses lagi untuk pihak masjid menjawab itu,” kata Bima Arya.

Kalau kemudian bisa diselesaikan secara kebersamaan dan proses tabayun, sambung Bima, bisa saja masjid itu kemudian dicairkan lagi. Tapi jika tidak, masjid itu tidak bisa beroperasi. 

“Syarat utama dari Pemkot adalah masjid hanya bisa berjalan dan dibuka kalau masjid itu dibuka menjadi masjid jami. Jadi tidak boleh ekslusif. Kami meminta kepada pihak DKM, agar masjid ini tidak ekslusif dan dikembalikan oleh umat. Kalau ini bisa dipenuhi tentu saja ujungnya akan baik untuk semua, tapi kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa, karena masjid tidak bisa ekslusif,” ungkapnya.

Menurut kajian teknis Pemkot Bogor, kata Bima, semua perizinan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sudah terpenuhi. “Tapi kan ada persoalan sosial di sini, makanya dibekukan karena faktor eksklusifitas,” tegasnya. (dns)