Hallobogor.com, Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tak menampik bahwa makin menjamurnya bisnis transportasi online telah berdampak pada merosotnya penghasilan sopir dan pengusaha angkot. Meski demikian, pihaknya tak mungkin melarang keberadaan berbagai jenis transportasi online yang beroperasi di Kota Bogor.

Bima menegaskan, pihaknya hanya bisa membatasi dan mengaturnya. “Kami tak mungkin melarang kendaraan online tapi akan melakukan pengaturan. Kami akan batasi operasinya, lokasi dan waktunya. Asal halal dan ikut program Pemkot,” katanya di sela acara launching rerouting angkot, Selasa (14/3/2017),

Pada Rabu (15/3/2017), Bima Arya dan Muspida Kota Bogor mengundang para pelaku usaha penyedia jasa transportasi berbasis online untuk beraudiensi di Balai Kota Bogor. Mereka yangcdiundang antara lain Go-Jek, Grab serta Uber.

“Pertemuan dengan perusahaan pengelola jasa transportasi online ini sudah lama ditunggu. Ini dilakukan karena Pemkot dan jajaran Muspida tidak ingin situasi dan kondisi di Kota Bogor seperti di kota lain terjadinya konflik kaitan dengan kebijakan transportasi online,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bima menjelaskan bahwa Pemkot Bogor sudah memiliki rencana program pengembangan transportasi dengan dimensi jangka panjang 20 tahun ke depan yang akan jadi primadona. “Program transportasi publik yang akan dijalankan tidak ada keterkaitannya dengan transportasi online. Para pengelola transportasi diminta untuk mengikuti skema program Pemkot ke depan yang telah disusun. Ini adalah rencana pengembangan transportasi yang sudah disusun dengan rapih dan detail, juga beberapa tahapan sudah kami laksanakan,” ujarnya.

Bima mengakui selama ini transportasi publik di Kota Bogor bisa dikatakan buruk, sehingga wajar jika warga masyarakat memilih transportasi online. “Konteksnya saat ini kami tidak mungkin melarang, namun terlebih memberi peraturan terhadap ojek atau taksi yang berbasis online,” tandasnya. (dns/cep)