Hallobogor.com, Bogor – Pengadilan Negeri (PN) Bogor memperkenalkan persidangan digital yang disebut e-court di kantor PN Bogor, Jum’at (13/4/2018). Perkenalan dihadiri perwakilan Muspida Kota Bogor, penyidik, bagian hukum setiap instansi dan perwakilan dari berbagai organisasi advokat.

Ketua Tim e-court PN Bogor, Roro Dewi Lestari Nuroso, mengatakan, PN Bogor penerapan e-court adalah sebuah inovasi baru dalam bentuk persidangan digital. E-court ini sudah diuji pada beberapa sidang.

“PN Bogor telah mempraktikkan persidangan digital sejak Oktober 2017. Dalam penerapannya tidak ada kendala yang berarti, hanya saja alat pendukung seperti peralatan teleconferens masih dirasa terbatas,” ucapnya usai perkenalan e-court di Kantor PN Jalan Pengadilan Nomor 10, Pabaton, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Dewi melanjutkan, tidak menutup kemungkinan inovasi yang dihadirkan PN Bogor ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sebab, hingga saat ini belum ada inovasi serupa yang hadir di PN wilayah se Indonesia.

“Mudah-mudahan kami PN pertama yang sudah menjalankan persidangan digital ini. Terlepas sebagai pilot project atau tidak, itu Mahkamah Agung (MA) yang menilai dan pada akhirnya pencari keadilan dapat melihat persidangan secara transparan,” ujar Dewi.

Dewi menambahkan, persidangan digital ini secara garis besar konsepnya sama saja dengan persidangan nondigital, tetapi e-court dapat dilakukan dengan jarak jauh melalui media telekonferensi yang telah tersedia di ruangan sidang utama PN Bogor.

“Selain itu, dokumen-dokumen persidangan seperti surat dakwaan, surat pembelaan, hingga surat keputusan hakim dihadirkan dalam bentuk dokumen digital. Tidak lagi dalam bentuk tertulis,” jelasnya.

Dokumentasi digital akan ditampilkan saat persidangan melalui layar yang tersedia, sehingga semua yang menyaksikan persidangan dapat melihat isi dokumen tersebut. Kemudian, dalam proses persidangan juga dilakukan perekaman dalam bentuk video.

“Tujuannya adalah kami membuat inovasi untuk memberikan proses persidangan menuju era digitalisasi dengan transparansi dan tanggung jawab bagi masyarakat pencari keadilan,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya persidangan digital ini, beberapa teknis persidangan manual akan terpangkas dengan tetap memperhatikan payung hukum acara persidangan yang telah ada sebelumnya.

“Dalam tahapan hukum acara persidangan itu sendiri masih dalam kajian kami, tapi tidak terlepas dari hukum acara yang sudah berlaku dalam persidangan baik pidana maupun perdata,” pungkasnya. (dns)