Hallobogor.com, Bogor – Ramli (60 tahun), warga Kedung Badak, Kota Bogor, mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Tak tanggung-tanggung, Ramli menggugat Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Pangdam Siliwangi, Danrem Suryakencana dan BPN Kota Bogor.

Gugatan ini buntut dari persoalan terjadinya pengosongan paksa yang dilakukan oleh Korem Suryakencana terhadap tempat tinggal Ramli pada tanggal 26 Juli 2018 lalu.

Melalui kuasa hukumnya dari LBH Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Sugeng Teguh Santoso (STS), Ramli melakukan gugatan perdata dengan nilai gugatan sebesar Rp1 triliun.

“Kami mengajukan gugatan materiil dan immateriil. dimana gugatan materiilnya sebesar Rp9 juta dan immateriilnya Rp1 triliun,” kata STS di PN Kota Bogor, Rabu (15/5/2019).

Nilai gugatan sebesar Rp1 triliun tersebut diajukan sebagai simbolis rasa kekecewaan yang berat dan dalam perlakuan merendahkan kemanusiaan oleh TNI dan pemerintah yang alih-alih menghormati jasa-jasa orang tuanya malah merampas hak-hak atas hidup dengan representasi perlakuan kekerasan dan arogan aparat Korem Suryakencana saat pengosongan atas tempat tinggalnya yang sudah ditempati lebih dari 51 tahun.

Selain itu, kata STS, status tanah yang ditempati Ramli adalah tanah negara eks Eigendom Verponding Nomor 76, yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) berhak digarap terus menerus oleh warga yang kemudian berazaskan prinsip keutamaan dalam UUPA berhak mendapatkan hak atas tanah.

“Warga menempati tanah dan membayar pajak, untuk itu TNI tidak memiliki hak atas tanah tersebut,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan, ada lima pihak yang mereka gugat; yaitu Presiden Joko Widodo sebagai tergugat satu, Panglima TNI sebagai tergugat dua, Pangdam Siliwangi sebagai tergugat tiga, Danrem Suryakencana sebagai tergugat empat dan BPN Kota Bogor sebagai turut tergugat.

“Para Tergugat selama ini mengabaikan hak-hak atas hidup warga, yang mengakibatkan warga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Terlebih hal tersebut dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dan juga Korem Suryakencana tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah,” jelas STS.

Dalam provisi gugatannya, LBH KBR juga meminta agar Korem Suryakencana tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan tekanan psikologis kepada warga lainnya seperti mengirim surat yang bernada ancaman, teror dan intimidasi terhadap warga Kedung Badak yang lain selaku pemilik bangunan dan tanah. (dns)