Hallobogor.com, Jonggol – Puluhan warga sebagai pemilik sah tanah di Blok Cijaleah, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terus mendesak pemerintah untuk memberikan keadilan. Mereka pun mendesak aparat penegak hukum agar membatalkan sertifikat tanah atas nama Rachmat Yasin dan kroninya yang diduga telah menyerobot tanah masyarakat.

Warga Singasari pun membuat pernyataan sikap agar nasibnya tidak dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Berikut ini surat pernyataan sikap warga Desa Singasari;

“Surat pernyataan warga desa Singasari Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

1. Kami para pemilik tanah menuntut hak kami agar tanah kami dikembalikan,
2. Batalkan semua sertifikat tanah di atas tanah milik warga yang diklaim milik Rahmat Yasin dan kroninya,
3. Tidak tegas dan penjarakan para mafia tanah,
4. Aksi dan pernyataan warga ini bukan kepentingan politik tapi murni penegakan hukum.”

Kepala Dusun Kebon Kelapa, Naim, mengatakan, surat pernyataan sikap warga tersebut sebagai salah satu bentuk kekompakan warga Singasari khususnya para pemilik tanah yang sah yang telah diserobot oleh sindikat mafia tanah di Kabupaten Bogor.

“Saya sendiri sebagai salah satu korbannya. Nasib kami terkatung-katung selama bertahun-tahun tanpa ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Kami sulit menjual tanah kami maupun dijadikan sebagai agunan karena sudah atas nama pihak lain, yaitu sudah atas nama Rachmat Yasin mantan Bupati Bogor dan keluarganya dan kroninya. Kami sudah mengeceknya dan punya bukti-buktinya,” ungkapnya diamini Mumu Ketua Rw 06 Kampung Sukahati Desa Singasari.

Teguh Margono dari Aliansi Indonesia yang selama ini mengadvokasi warga Singasari, mengakui kasus penyerobotan tanah ini sudah sejak tahun 2013 lalu dan warga belum melakukan upaya hukum. “Kenapa, karena selama ini warga selalu dijanjikan manis oleh Burhanudin yang saat ini menjabat Asisten Kesra Pemkab Bogor yang dulu menjabat Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Kata Burhanudin, “geus ulah gandeng engke oge dibayar”. Tapi sampai hari ini tidak juga ada penggantian atau pembatalan sertifikat tanah atas nama RY dan keluarganya,” ungkapnya.

Menurut Teguh, warga kembali mempersoalkan kasus ini menjelang Pilkada bukan atas dasar kepentingan politik. “Warga sama sekali tidak ditumpangi oleh kepentingan politik oleh pasangan manapun. Ini semua murni soal keadilan untuk warga. Kami menuntut hak kami dikembalikan. Batalkan sertifikat atas nama RY dan keluarga dan kroninya atau bayar tanah warga minimal Rp500 ribu per meter,” tegasnya.

Dace, ahli waris tanah H. Sodikin, menambahkan, warga sebetulnya sudah tidak sabar dan siap melakukan aksi unjuk rasa ke Pemkab Bogor dan BPN. “Tapi surat izin atau surat pemberitahuan kami dipersulit. Tapi kami tidak akan menyerah. Sampai kapan pun kami, warga, akan terus melawan kedzoliman dan keserakahan para mafia tanah,” tandasnya.

Seperti diberitakan, selain diduga menyerobot tanah warga, RY dan kroninya juga diduga menjual aset tanah negara yang sedang dijaminkan oleh Grup Bank PSP kepada negara sejak tahun 2000. Lantaran pihak PSP yang sedang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tanah yang dijaminkan tersebut segera disita oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Tanah aset negara yang didapat RY dan kroninya dari hasil ‘rekayasa’ surat hibah tersebut lantas dijual kepada pihak Mamiek Soeharto. Lantaran pihak Mamiek menginginkan tanah satu hamparan, RY dan kroninya terpaksa menyerobot tanah warga yang persis berdampingan dengan tanah PSP yang dijaminkan kepada negara. “Karena merasa tertipu pihak Mamiek sudah membuat Laporan Polisi dan kasusnya sudah ditangani KPK,” ujar tim kuasa lahan PSP kepada wartawan. (cep)