Oleh : Budiman S. Hartoyo

Hallobogor.com, Bogor – Rosihan Anwar mengajak menumpang “kereta lain” untuk membawa wartawan ke terminal tujuan. Maka Dahlan Iskan pun menyerukan pembentukan PWI-Reformasi.

Siang itu langit di atas Solo mendung. Dalam cuaca lembab itu, sembilan tahun yang lalu, saya bernostalgia di kampung halaman — setelah sehari sebelumnya menjadi salah seorang panelis dalam sebuah diskusi di Yogyakarta. Di masa remaja dulu, setengah abad silam, ada sebuah kawasan di pusat kota Solo, tempat saya sering membaca koran. Saya masih ingat, kawasan itu di sekitar perempatan Pasar Pon, antara gedung bioskop Ura Patria dan Dhady di Jalan Brigjen Slamet Riyadi di jantung kota. Di sanalah saya, dari kios ke kios, membaca koran. Gratis, tentu.

Siang itu, 10 tahun lalu, di salah satu kios yang sudah berganti pemilik, saya membeli beberapa koran lokal: Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Radar Jateng. Setiap kali berkunjung ke suatu daerah, saya memang lazim membeli beberapa koran terbitan setempat. Di halaman dalam Radar Jateng edisi 22 November 1998, dimuat sebuah berita dua kolom yang kurang menyolok tentang Sarasehan Sehari Menyelamatkan PWI dengan tema Wartawan Menggugat di Hotel Radisson, Yogyakarta, 21 November 1998.

Yang menarik, dalam sarasehan yang dimoderatori oleh penyair Darmanto Jt, yang juga dosen Universitas Diponegoro, Semarang itu, bos Grup Jawa Pos Dahlan Iskan menyatakan, “Saya menganjurkan, sekarang juga kita bentuk PWI-Reformasi atau PWI-Independen.” Saya masih ingat bagaimana serta merta Dahlan Iskan tampil dengan pernyataan provokatif itu. Sebab, ketika itu saya tampil sebagai salah seorang panelis.

Panelis lainnya, Rosihan Anwar (salah seorang pendiri PWI, tidak hadir, hanya mengirimkan makalah), Atmakusumah Astraatmadja (ketika itu ketua Dewan Pers), Fikri Jufri (ketika itu Wakil Pemimpin Redaksi TEMPO), Sasongko Tedjo (ketika itu Redaktur Suara Merdeka), dan Satrio Arismunandar (ketika itu Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen).

Makalah Rosihan Anwar, Upaya Kembali ke Khitthah 1946 dimuat di Suara Merdeka (Semarang), makalah Satrio Arismunandar, PWI Jaya di Masa Kepemimpinan Tarman Azzam dimuat di Berita Nasional (Yogya), sementara makalah saya, PWI: Profesi, Dekadensi dan Kursi dimuat di Kedaulatan Rakyat (Yogya). Semuanya terbit pada hari yang sama dengan hari sarasehan, 21 November 1998.

Dalam makalahnya, dengan nada keras Rosihan menyesalkan sikap politik PWI Pusat yang “bergandengan tangan” dengan kekuasaan, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari Golkar. Menekankan perlunya independensi, ia menegaskan keharusan dilakukannya delinking (pemisahan secara tegas) PWI dari Golkar. “Jujur dan akui sajalah, sebagian anggota PWI Pusat adalah orang-orang yang setia mematuhi rezim otoriter Soeharto,” tulisnya. Dan akhirnya ia menutup makalahnya, “Jika sarasehan berpendapat, kereta lama sudah tidak cocok lagi, maka tiada pilihan lagi kecuali menumpang kereta lain yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk membawa wartawan kepada destinasi dan terminalnya.”

Di tengah perdebatan sengit, menjelang diskusi berakhir, saya sempat menyampaikan secarik kertas kepada moderator, menyarankan agar Dahlan Iskan — yang berdiri di ambang pintu masuk — diminta mengemukakan pendapatnya. Maka sang moderator pun memanggil bos Grup Jawa Pos itu untuk tampil. Serta-merta, Dahlan Iskan pun maju ke podium. Hanya selama lebih kurang tiga menit, menegaskan, “Saya tidak akan banyak bicara. Saya menganjurkan, sekarang juga kita bentuk PWI-Reformasi atau PWI-Independen.” Langsung turun, ia diguyur tepuk tangan.

Di tengah bisik-bisik dan tawa kecil di sana-sini, tiba-tiba dua orang panitia sarasehan — Masduki Attamami, wartawan LKBN Antara Yogyakarta, dan Bambang Soen (ketika itu) koresponden Republika — maju sambil membawa selembar kertas kosong ukuran plano. Mereka minta agar para wartawan yang hadir menanda tangani Deklarasi PWI-Reformasi. Ada sekitar belasan wartawan membubuhkan tanda tangan, termasuk Masduki, Bambang, dan saya.Dengan demikian, secara politik dan publik, PWI-Reformasi sudah berdiri, walaupun secara yuridis formal belum menggelar kongres.

Mengapa Dahlan Iskan menyerukan ajakan membentuk PWI-Reformasi? Sangat boleh jadi ia termotivasi oleh gencarnya penolakan terhadap hasil Kongres ke-XX PWI di Semarang, 11-12 Oktober 1998, yang menetapkan Tarman Azzam dan Bambang Sadono masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal PWI Pusat. Hasil kongres itu dimuat di Kompas edisi Jumat, 16 Oktober 1998 – hanya sebulan sebelum sarasehan di hotel Radisson.

Mereka dinilai tidak kredibel serta cacat politik dan moral. Tarman Azzam, mantan ketua PWI Cabang Jakarta, pernah memecat 13 anggota PWI Jaya penandatangan Deklarasi Sirnagalih yang melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tindakan yang dinilai melanggar mekanisme organisasi, menginjak-injak Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. Sedangkan Bambang Sadono, terbukti menyelewengkan DO (delivery order) beras dari Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk rakyat; karenanya dipecat dari Suara Merdeka.

Ketika itu, usai shalat Jumat, begitu membaca berita tentang hasil kongres tersebut di Kompas, saya segera menyusun pernyataan singkat untuk menolaknya. Setelah saya tanda tangani bersama Ahmad Fadillah, saya mengirimkannya via fax ke beberapa media dari kantor redaksi majalah Pilar. Ketika itu saya belum terlalu akrab dengan e-mail.

Keesokan harinya, Sabtu, 17 Oktober 1998, pernyataan tersebut dimuat di Bulletin Antara, harian Kompas, dan sejumlah suratkabar yang terbit di Jakarta dan daerah. Terutama berkat Antara dan Kompas, berita tentang penolakan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Karena berita penolakan yang dimuat dibeberapa media itulah, tiga hari kemudian, saya dan Yusuf Yazid, redaktur majalah Pilar, diwawancarai oleh ANTV.

Medio Oktober 1998, Kompas menurunkan berita tentang Tim Penyelamat PWI yang dibentuk oleh tujuh wartawan anggota PWI cabang Yogyakarta, antara lain, Masduki Attamami (Antara), Hariyadi Saptono (Kompas), Asril Sutan Marajo (Suara Merdeka), Bambang Soen (Republika). Dalam Himbauan Moral 19 Oktober 1998, selain menolak hasil Kongres PWI ke-XX, Tim Penyelamat mendesak agar Tarman-Bambang mengundurkan diri. Jika tidak, PWI cabang Yogyakarta mengancam memisahkan diri dari PWI Pusat.

Publikasi mengenai penolakan hasil Kongres PWI itu semakin marak setelah Kompas menyiarkan terbentuknya Fortas (Forum Wartawan Semarang) yang menggelar demonstrasi penolakan bersama sejumlah wartawan Kudus, Jepara, Pati dan Solo. Mereka dimotori oleh Bandelan Amaruddin (TEMPO), Prayit (Suara Merdeka), Haryanto (Media Indonesia), Saiful Bahri (Adil), Kastoyo Ramelan (Gatra). Mereka bahkan sempat membakar jaket dan kartu tanda anggota PWI.

Belakangan, Kompas memuat artikel dan wawancara beberapa tokoh pers seperti Rosihan Anwar, Ashadi Siregar, Satrio Arismunandar. Menurut Rosihan, pemilihan pengurus di Kongres PWI tidak demokratis, sarat dengan money politics. Ia bahkan mengaku sudah pamit dan tidak lagi bergabung dengan PWI. Ia sangat prihatin karena gagal mengusahakan pemisahan (delinking) PWI dari Golkar.

Mencermati perkembangan itu, bagi pengamat pers Ashadi Siregar, PWI sudah finished, sudah “habis”; sementara bagi Satrio Arismunandar, PWI sudah tidak memiliki lagi kredibilitas dan legitimasi.

Kecaman-kecaman seperti itu bisa dimaklum. Terutama ketika PWI Pusat “memahami” keputusan Soeharto membreidel majalah TEMPO, Editor dan Tabloid DeTik pada 21 Juni 1995, yang belakangan “diamini” oleh PWI Cabang Jakarta. Artinya, PWI tidak lagi membela pers dan wartawan, bahkan telah terkooptasi oleh kekuasaan.

Tanpa malu, Tarman bahkan mengancam akan mencabut rekomendasi untuk memperoleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), jika ada pemimpin redaksi yang mempekerjakan wartawan yang telah dipecatnya. Ketika itu, untuk mendapatkan SIUPP — sebagai syarat untuk menerbitkan media — setiap penerbitan pers harus mendapat rekomendasi dari pengurus PWI.

Dan, seperti halnya dua mantan ketua umum PWI Pusat, yakni Harmoko dan Sofyan Lubis, Tarman dan Bambang juga menunggangi PWI sebagai kendaraan politik sehingga bisa dicalonkan dengan mulus sebagai anggota parlemen dari Fraksi Golkar.

Pada 24 Oktober 1998, ketika saya dan Sori Siregar (mantan redaktur BBC London, dan konsultan Radio 68-H Jakarta) menemui Rosihan di rumahnya, Jalan Surabaya 13, Jakarta Pusat, guru para wartawan itu menyatakan bersedia membantu PWI-Reformasi. Setahun kemudian, dalam pelantikan pengurus PWI-Reformasi Koordinator Daerah Jakarta Raya yang diawali sebuah seminar di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jakarta, 7 Februari 1999, Rosihan hadir mendampingi Haris Jauhari, ketua IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), yang bertinda sebagai moderator.

Sebelumnya, dalam artikelnya di Tabloid Amanat edisi 29 Oktober 1998, pemimpin redaksinya, Djoko Susilo — yang kemudian menjadi anggota DPR mewakili PAN — menganjurkan agar para wartawan meninggalkan PWI untuk bergabung dengan PWI-Reformasi.

Ia menulis, antara lain, “karya nyata” Tarman Azzam yang sangat tidak populer ialah memecat 13 wartawan anggota PWI Jaya, dan melarang mereka bekerja di media massa; bahkan sebelumnya “memahami” sikap pemerintah membreidel tiga media massa. Tarman juga mencabut rekomendasi pemimpin redaksi beberapa media yang mempekerjakan wartawan yang telah ia pecat. “Masih banyak lagi dosa-dosa Tarman terhadap wartawan, tapi anehnya kongres PWI malahan memilih orang yang kebijaksanaannya selama menjadi ketua PWI Jaya merugikan wartawan,” tulisnya.

Ketika saya bekerja di Majalah D&R, Jalan Iskandarsyah, Jakarta Selatan, pemimpin redaksinya, Bambang Bujono, diam-diam memberi kesempatan kepada saya menggunakan telepon dan fax untuk melakukan konsolidasi PWI-Reformasi. Fax ke daerah-daerah bahkan sering saya lakukan setelah pukul 24:00 WIB. Sementara himbauan kepada pengurus cabang PWI seluruh Indonesia saya kirimkan melalui pos kilat khusus atau fax pada 5 November 1998.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Bambang Soen (ketika itu koresponden Republika) memimpin upacara tradisional Jawa nglarung di pantai Parangtritis, Yogyakarta, dengan membuang jaket dan kartu tanda anggota PWI ke Segoro Kidul alias Samudera Hindia. “Sebagai upaya membuang sial,” katanya.

Belakangan, 21 November 1998, Bambang Soen dan Masduki Attamami (LKBN Antara Yogyakarta) mengundang saya sebagai alah seorang panelis dalam Sarasehan Sehari Menyelamatkan PWI dengan tema Wartawan Menggugat sebagaimana telah disebut dimuka.

Sebulan setelah itu, Desember 1998, para aktivis PWI-Reformasi Koordinator Daerah Jawa Tengah, yang dimotori oleh Kastoyo Ramelan, menyambut Deklarasi PWI-Reformasi dengan menggelar happening art oleh koreografer Sardono W. Kusumo di Gedung Monumen Pers Nasional Solo, tempat kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 silam. Seluruh bagian gedung antik itu, juga benda-benda di dalamnya, bahkan juga sebuah delman lengkap dengan kudanya yang mangkal di depan gedung, dibalut dengan kertas koran. Saya masih ingat, Kartoyo Ramelan terpaksa menggadaikan mobil pick up-nya.

Malamnya, dalam pertemuan para aktivis PWI-Reformasi hampir dari seluruh Jawa yang dipimpin oleh Margiono dari Grup Jawa Pos, diputuskan untuk segera menggelar Kongres Luar Biasa di Jakarta. Tapi, penyelenggaraan kongres tersebut terkendala oleh kesibukan menjelang pemilihan umum 1999.

Untuk menyambut pemilu 1999 itulah, meskipun belum menggelar kongres, PWI-Reformasi membentuk Jaringan Wartawan Pemantau Pemilu (JWPP), dengan project officer Gatot Indroyono (Media Indonesia), sekaligus sebagai upaya menggalang konsolidasi organisasi. Untuk mempersiapkannya, beberapa kawan memperkuat JWPP, seperti Yusuf Yazid, Aloysius M. Rebong, Ahmad Fadillah, Saibansah Dardani, Eko Kuntadhi, Nong Darol Mahmada, dan beberapa kawan lagi yang namanya tidak lagi saya ingat.

Adalah Umar HN yang pertama kali membentuk PWI-Reformasi Korda Aceh, disusul Faiz Albar (Sulawesi Utara), Mukhlizardy Mochtar (Sumatera Utara), Said Ardillah (Riau), Artho Naziartho (Sumatera Selatan), Marlis Lubis dan Moh Chudhori (Jambi), Bandelan Amaruddin (Jawa Tengah), Bambang Kartika Wijaya (Kalimantan Tengah), Muchlis Mondia dan Almin Hatta (Kalimantan Selatan), Aidir Amin Daud (Sulawesi Selatan), Harzufry Sulaiman (Nusa Tenggara Timur), Supriyantho Khafid (Nusa Tenggara Barat), Didi Puji Yuwono (Jawa Timur), Ema Sukarelawanto (Bali), Willem Yobie (Irian Jaya).

Setelah itu menyusul Budi Nugraha (Jawa barat), Asraferi Sabri (Sumatera Barat), Abdul Madjid (Lampung), Syarifuddin Siregar (Bengkulu), La Bata dan Jaya Putera (Kalimantan Barat), Badrul Munir (Kalimantan Timur), Tasman Banto dan Andi Hatta (Sulawesi Tenggara), Achmad Ibrahim (Maluku), George Radjaloa (Maluku Utara). Dan belakangan Budhi Santosa (Banten), Corry Hasibuan (Kepulauan Riau), Aziz Manansang (Gorontalo), Ichal Antameng (Sulawesi Utara).

Sejak itu, PWI-Reformasi dikenal secara luas. Terutama pada 9 Februari 1999, ketika untuk pertama kalinya organisasi baru ini menyiarkan pernyataan menolak hari lahir PWI tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Alasannya, Hari Pers Nasional merupakan upaya mantan Menteri Penerangan Harmoko untuk mempolitisasi PWI guna mendukung karir politiknya, sekaligus mengkooptasi pers. Apalagi sebelum PWI lahir sudah banyak organisasi wartawan yang jauh lebih tua dan nasionalis.

Tak lama kemudian, juga untuk pertama kalinya, PWI-Reformasi muncul ke depan publik dalam sebuah demonstrasi (bersama para aktivis Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen dan Pewarta Foto Indonesia) membela tiga wartawan yang dilarang meliput di Kejaksaan Agung.

Dan menjelang Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999, bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia dan Aliansi Radio Independen, PWI-Reformasi menolak jatah kursi untuk Wakil Golongan Wartawan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena menganggap posisi politik tersebut inkonstitusional. Pernyataan itu saya sampaikan bersama Gatot Indroyono (PWI-Reformasi) dan Arbain Rambey (Pewarta Foto Indonesia) kepada Jenderal Rudini, ketua Komite Pemilihan Umum. Belakangan, saya diminta berbicara dalam diskusi mengenai pers dan pemilihan umum oleh Komite Pendidikan Pemilih (KPP), pimpinan (alm) Prof. Dr. Nurcholish Madjid di gedung YTKI, Jakarta.

Antusiasme terhadap munculnya gagasan berdirinya PWI-Reformasi sangat meriah. Terutama dari kalangan pers, sebab selama ini mereka sudah muak dengan sikap politik pengurus pusat PWI. Bahkan suatu saat, wartawan TEMPO Toriq Hadad, sempat menyampaikan pesan Fikri Jufri yang sangat penting untuk saya, kira-kira berbunyi, “Kalau pak Budiman mau menggalang konsolidasi dengan berkeliling Indonesia, pak Fikri sangat mendukung”. Sayang, saya tak sempat menemui Fikri Jufri karena sibuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan Kongres Nasional I.

Untuk mengefektifkan konsolidasi, terutama menjelang Kongres Nasional I, dibuatlah mailing-list Kedai Informasi dan Diskusi antarwarga PWI-Reformasi. Milis ini sangat membantu kelancaran kerja Panitia Pelaksana Kongres Nasional I PWI-Reformasi yang dimotori oleh kawan-kawan PWI-Reformasi Korda Jawa Tengah: Saiful Bahri, Irianto, Bandelan Amaruddin, Prayit, Moh. Thoriq, Kastoyo Ramelan.

Maka pada 22-24 Maret 2000, digelarlah Kongres Nasional I PWI-Reformasi di kawasan wisata Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kongres dibuka di teras gedung DPRD Propinsi Jawa Tengah oleh Umar HN (Korda Aceh), Said Ardillah (Korda Riau) dan Willem Yobi (Korda Irian Jaya); dengan kata sambutan Kastoyo Ramelan (ketua panitia pelaksana) dan saya sebagai ketua panitia pengarah, dilanjutkan penandatanganan Deklarasi Kongres Nasional I oleh semua delegasi pada selembar kain kanvas putih.

Kongres berlangsung dinamis, demokratis dan bersemangat — hal yang tak mungkin terjadi dalam Kongres PWI-Ordebaru! Dalam kongres tersebut saya terpilih sebagai ketua umum Koordinator Nasional PWI-Reformasi (2000-2003), Edy Mulyadi sebagai sekretaris jenderal, Acin H. Yassien sebagai ketua Majelis Pertimbangan Nasional, sedangkan Karni Ilyas sebagai ketua Dewan Kehormatan Kode Etik.

Dalam kongres pertama itu juga ditetapkan lambang PWI-Reformasi yang dirancang oleh Djoko Prajitno, pelukis yang juga (kini mantan) kepala Museum Negeri Nusa Tenggara Barat di Mataram, atas usul Supriyantho Khafid. Ada tiga komponen: mata sebagai lambang pengamatan wartawan yang tajam dan jeli; garis tengah melambangkan keberimbangan dalam pemberitaan; dan pena yang mengarah ke bawah sebagai perlambang jurnalis pembela rakyat.

Manakala langkah sudah diayun ke depan, teringatlah saya akan slogan revolusioner Bung Karno: Ever onward, never retreat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung!. (*)