Hallobogor.com, Jonggol – Kepala Desa Dayeuh, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Muhibatul Islamiyah, mengatakan, keberadaan perumahan Koperumnas yang terletak di Kampung Leuwijati adalah fiktif. Pasalnya lokasi untuk pembuatan perumahan sampai saat ini statusnya masih dikuasai pemilik tanah dan tidak pernah ada transaksi jual beli dengan pihak Koperumnas.

“Saya mendengar adanya perumahan syariah dengan pengembangnya Koperumnas di wilayah saya, tapi begitu saya cek ke lokasi dan mencari informasi dari aparat desa, baik RT maupun RW, ternyata tidak ada itu yang namanya perumahaan Koperumnas yang memberikan iming-iming tanpa DP, tanpa riba tersebut,” terang Kades.

Saat ini, kata Muhibatul, pemilik lahan di Kampung Leuwijati sudah memberikan kuasa ke Ade Alex Slamat untuk mengurus tanahnya. Jadi, tambah dia,  kalau ada yang berminat membeli urusannya langsung dengan penerima surat kuasanya.

“Tanah yang diklaim oleh pihak Koperumnas seluas 10 hektare, padahal kalau dilihat dari luas aslinya hanya 6 hektare. Jadi saya mengimbau kepada warga agar jangan tertipu atau terjebak dengan janji-janji pihak pengembang. Sebelum memutuskan untuk membeli dicek dulu keabsahan dan kebenaran surat-surat tanahnya,” jelas Kades yang baru pulang umroh ini.

Muhibatul juga mengaku sudah banyak warga yang datang dan mengecek langsung lokasi Koperumnas. termasuk saudaranya dari Jakarta juga mengajukan kredit kepada pihak Koperumnas. Kades pun belum mengetahui secara pasti kenapa pembangunan perumahan Koperumnas bisa mengalami kegagalan di wilayahnya.

“Banyak warga yang datang ke desa kami untuk mengecek secara langsung lokasi tanah yang akan dibangun 1.000 rumah di atas lahan milik orang Jakarta tersebut. Sebagian konsumennya sudah menanyakan langsung kepada aparat desa, dan pihak kami pun memberikan jawaban memang tidak ada pembangunan perumahan Koperumnas di Desa Dayeuh, kalau pun ada pastinya sudah ada pemberitahuan kepada kami selaku pemerintah desa,” tuturnya.

Terpisah, Direktur Koperumnas, Aris Suwirya, membantah bawah perumahan yang akan digarap oleh Koperumnas dikatakan fiktif. Menurutnya pembangunan 1.000 rumah di Kampung Leuwijati, Desa Dayeuh, digagalkan secara sepihak lantaran peruntukan lahannya bukan untuk perumahan. Aris juga beralasan sebagai tanggung jawab kepada konsumen pihak Koperumnas telah memindahkan lokasi pembangunan perumahan ke Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur.

“Saya batalkan yang di daerah Dayeuh Jonggol, karena selain harganya tinggi, peruntukannya juga tidak sesuai. Jadi saya sedang merencanakan untuk dipindahkan ke Desa Pabuaran, Sukamakmur. Antara saya dengan pemilik tanah sudah komunikasi termasuk mengecek tanahnya, ini sedang proses, nanti kalau sudah kami beli dibikin surat-surat tanahnya, kalau sudah jadi sertifikat nanti dilihatkan kepada konsumen,” kata Aris yang mengaku mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor 1999 ini.

Jika ada konsumen yang membatalkan, kata dia, pihak Koperumnas pasti akan mengembalikan uang administrasi dan angsuran satu bulan.

“Jangan takut, sekarang konsumen yang mengajukan dan membayar angsuran pertama sudah berjumlah 1.200 orang. mereka itu (konsumen, red) tidak dibebankan membayar DP, tanpa slip gaji, dan tidak ada unsur riba. Konsumen saat mengajukan hanya melampirkan KTP, KK, dan membuat surat pernyataan, jadi sangat mudah sekali karena menggunakan konsep syariah,” paparnya.

Namun ironisnya, Aris selaku Direktur Koperumnas mengaku belum mengurus terkait perizinan untuk membangun rumah melalui Koperumnas. Dia berkilah karena lahannya masih dalam proses tawar menawar dengan pemiliknya.

“Kabupaten Bogor ini kalau ngurus administrasinya sangat ribet, saya tahu, jadi urusan perizinan nanti saja belakangan, kalau tanahnya sudah memiliki surat yang resmi. Karena saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, jadi mengetahui carut marutnya birokrasi di Bogor. Ya kami juga bersyukur karena sampai saat ini konsumen yang sudah daftar mencapai 1.200 lebih dan masih ada peluang 800 orang lagi untuk mengajukan kepemilikan rumah Koperumnas dan saratnya sangat mudah bayar angsuran pertama dan biaya administrasi, tapi kalau mereka tidak sabar dan minta dibalikin angsurannya, ya kami kembalikan, ” katanya. (has)