Hallobogor.com, Bogor – Pungutan retribusi sampah pasar tidak dipatuhi oleh Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Kota Bogor. Retribusi yang menjadi pendapatan Pemkot Bogor ini disinyalir tidak masuk ke kas daerah lantaran tidak dibayarkan oleh perusahaan plat merah itu.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor pun sepertinya tak berdaya. Meskipun satuan kerja pemungut retribusi ini sempat melayangkan surat pemberitahuan berkali-kali ke PD PPJ bahkan hingga surat terakhir dilayangkan pada pertengahan Juni 2016 kemarin, tidak pernah direalisasikan oleh PD PPJ.

“Sudah bersurat tiga kali, terakhir Juni kemarin tapi tidak pernah terealisasi. Meski begitu, kami pada intinya telah berupaya bahkan surat yang dilayangkan ke PD PPJ juga ditembuskan ke DPRD Kota Bogor,” kata Sekretaris DKP Kota Bogor, Elia Buntang, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Berdasarkan hitungan DKP, lanjut Elia, tagihan retribusi sampah dari seluruh pasar yang dikelola PD PPJ sekitar Rp 118 juta per bulan. Dengan setiap harinya 17 armada dump truk mengangkut sampah pasar di Kota Bogor. “Kalau ditanya tidak ada pembayaran retribusi sampah, ya berdampak juga insentif kami jadi tidak ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut Elia mengatakan, penagihan retribusi sampah itu bukan tanpa alasan karena sudah diatur dalam Perda 9/2012 tentang Pengelolaan Sampah. “Ini yang menjadi pegangan kami, dan secara prosedural sudah diupayakan dengan bersurat ke PD PPJ. Soal belum bayar, itu bukan kewenangan saya memaksa PD PPJ untuk membayar,” tandas dia.

Ditempat terpisah, Kasubag Humas PD PPJ Kota Bogor Sulhan Kelana Bumi angkat bicara terkait hal ini. Pihaknya mengaku telah melayangkan surat permintaan keringanan pembayaran retribusi sampah kepada Walikota Bogor beberapa waktu lalu, dan sejauh ini PD PPJ tengah menunggu keputusan orang nomor satu di Kota Bogor itu. “Saat ini terkait surat permohonan masih menunggu disposisi dari Walikota Bogor,” ucap Sulhan.

Namun, saat disinggung adanya dana pungutan kebersihan dari pedagang yang bisa dibayarkan untuk retribusi sampah, Sulhan menjelaskan, bahwa dana tersebut hanya untuk memenuhi upah petugas kebersihan dari PD PPJ. Sedangkan, untuk retribusi sampah pasar sendiri, kata ia, memang belum ada pos anggarannya.

Untuk diketahui, PD PPJ didirikan pada tahun 2009 tepatnya 7 Juli. Bila diasumsikan retribusi sampah pasar per bulan Rp118 juta dikalikan sejak perda terbit terhitung nilai retribusi sampah yang musti dibayarkan PD PPJ mencapai kurang lebih 4,9 miliar. (hrs)