by

Ada Apa Nih, Sudah 10 Tahun Urus Tanah Kok Tidak Beres-Beres?

Hallobogor.com, Cibinong – Ahli waris dari almarum H.M Yusuf yang meninggal ditahun 2012, Kiki Rizki Amalia mempertanyakan surat sertifikat tanah yang telah diberikan di tahun 2010 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.

Sebagian tanah milik Ayahnya dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui PUPR ditahun 2010, untuk kepentingan pembangunan jalan Raya Lingkar Dramaga di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kiki bertanya dengan maksud meminta sisa sertifikat pengganti, sebagian tanah milik ayahnya itu.

“Sering banget bulak-balik ke PUPR, menanyakan sertifikat tanah (pengganti) saya, terakhir (Pihak PUPR) menjanjikan bulan Februari 2020 selesai ternyata, belum masuk BPN,” terang Kiki yang didampingi suami, di kantor PUPR Kabupaten Bogor, Kamis (30/7/2020).

Baca : Sudah 10 Tahun Ahli Waris Memperjuangkan Hak-haknya, Ikuti Terus Update-nya.

Kiki merasa geram, selain 10 tahun sisa surat sertifikat tidak kunjung selesai, ia juga bercerita ditanah miliknya itu ada pengakuan pihak lain.

“Saya menginginkan hak saya, dikembalikan lagi, karena itu benar-benar milik Papa saya dan Mama saya, milik kami yang sudah papah benar-benar beli,” katanya.

Menurut fotocopy dokumen yang diterima redaksi, pembebasan lahan sertifikat hak milik (SHM) nomor: 223/1986, diserahkan oleh H.M Yusuf kala itu masih hidup, pada 26 Agustus 2010 silam, diterima oleh pejabat yang berwenang di PUPR. lengkap ditanda tangani kedua belah pihak.

Pengakuan Kiki, selain sertifikat itu ada dua lahan lain yang tidak bersertifikat milik H.M. Yusuf, yang sebagian dibebaskan juga oleh PUPR.

Dokumen yang ditunjukan Kiki, lahan yang dibebaskan atau dibayar kala itu oleh PUPR, seluas 976 m2 dengan harga kesepakatan Rp 150.000 per meter total yang dibayar rp 146.400.000,- pada tahun 2010.

“Hasil pembebasan, pembayarannya, almarhum Bapak saya yang nerima,” kata Kiki, meyakinkan tanah itu miliknya selaku ahli waris yang sah dengan menunjukan beberapa bukti dokumen lainnya.

Kegeraman Kiki berlanjut dengan meminta advokat menyelesaikan urusannya, lalu ia beserta ibunya Hj. E. Komariah menandatangi surat kuasa khusus dari kantor Hukum MIP & Partner.

Tidak tanggung-tanggung Para Advokat dari kantor tersebut siap menangani kasus tersebut, sampai tuntas.

“Ya betul, akan kami tangani kasus ini, rekan media tolong kawal ya,” kata Ikbal selaku pengacara yang ditunjuk menjadi ketua Tim Advokat. (*/bud)