by

Aparatur Sipil Negara Harus Netral Hadapi Pilkada Serentak 2020

Hallobogor.com, Jakarta – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) untuk besikap netral dalam menghadapi perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Netral dalam pengertian tidak mengarahkan dukungan kepada salah satu calon kepala daerah, baik petahana maupun kandidat lainnya. Pilihan hanya diberikan pada saat mencoblos di bilik suara. 

Penegasan Hasto tersebut disampaikan dalam pertemuan virtual bersama sekitar 500 ASN penyuluh keluarga berencana (PKB) dari delapan kabupaten dan kota di Jawa Barat yang tahun ini melaksanakan pilkada serentak. 

Kedelapan daerah tersebut terdiri atas Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Turut menyampaikan arahan terkait pentingnya netralitas ASN dalam pilkada adalah anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) Wasikin. 

“ASN tidak sulit untuk netral. Saya saja yang pejabat politik bisa netral. Saya waktu bupati tidak pernah memanggil sekda, kadis, untuk kita arah-arahkan. Tidak pernah sama sekali. Selama menjabat harus menjadi milik publik. Demikian juga dengan ASN, bekerja untuk kepentingan publik,” kata Hasto.

“Loyalitas ASN itu pada program, bukan kepada pribadi kepala daerah. Tugas ASN menyukseskan visi dan misi kepala daerah. Di samping visi dan misi BKKBN tentunya,” tambah Bupati Kulonprogo dua periode tersebut.

Menurutnya, ASN harus diterima semua pihak. Ketika dia menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kandidat, maka akan sulit diterima semua pihak. Kalau sudah begitu, maka akan mengganggu kinerja sebagai ASN. 

“ASN tidak dilarang untuk memilih. Memilih adalah hak kita sebagai waga negara. Yang dilarang itu mempengaruhi orang untuk memilih. Aslinya hati ASN tidak netral. Pada saatnya nanti memilih, maka memilihlah. Berbeda dengan TNI dan Polri, ASN punya hak untk memilih,” kata Hasto. 

Meski begitu, Hasto tidak memungkiri adanya kemungkinan ASN yang bandel dalam menjalankan tugasnya. Tidak menutup kemungkinan masih adanya ASN yang aktif mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat. Perilaku itu setidaknya tergambar dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 lalu yang menyebutkan adanya gangguan mental ringan pada sekitar 9 persen warga.

“Saya memperkirakan ada sekitar 6 persen ASN. Dari 100, ada enam orang yang error. Gangguan mental emosial. Kalau ada dia, heboh. Mental emosional dissorder. Itu biasa. Pengidap gangguan mental ringan ini bisa jadi ASN, guru,dokter, dan lain-lain. Artinya, sangat mungkin terdapat ASN yang error, termasuk dalam masa pilkada ini,”  terang Hasto.

Sadar posisi para penyuluh KB rawan mendapat ajakan atau penggiringan, Hasto berpesan agar seluruh ASN di lingkungan BKKBN untuk senantiasa bijak dalam menyikapi situasi politk di daerah. Jangan sampai seorang ASN BKKBN tergoda iming-iming dari calon kepala daerah. Pamrih atas nama jabatan atau materi. Mereka yang tergoda iming-iming materi termasuk kelompok yang sangat dibenci Allah swt. (jbr)