by

Dinas PUPR akan Dituntut Secara Pidana, Perdata, dan Administratif

Hallobogor.com, Cibinong – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dipastikan menghadapi masalah karena akan diseret ke jalur hukum baik secara Pidana, Perdata, maupun Administratif.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor juga harus mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Dramaga milik klien Kantor Hukum Muhamad Ikbal SH MH & Partners.

“Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak tanggal surat ini diterima oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor,” kata Advokat Muhamad Ikbal SH, MH, kuasa hukum Hj. E. Komariah dan Kiki Rizki Amalia selaku para Ahli Waris dari (Alm) H.M. Yusup.

Baca : Kawal Ahli Waris, PWRI akan Laporkan PUPR ke Bupati dan Kejaksaan

Kepada Hallobogor.com – Hallo Media Network, Jumat (14/8/2020) Muhamad Ikbal menyebutkan bahwa surat somasi untuk Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor sudah dikirimkan pada hari Kamis (13/8/2020).

Baca juga : Sudah 10 Tahun Ahli Waris Memperjuangkan Hak-haknya, Ikuti Terus Update-nya.

“Namun apabila sebagaimana waktu yang kami harapkan tidak dapat melaksanakannya, maka dengan sangat menyesal klien kami akan menempuh jalur hukum baik Pidana, Perdata, maupun Administratif”.