by

Dinas PUPR akan Dituntut Secara Pidana, Perdata, dan Administratif

Demikianlah poin penting dalam surat somasi (teguran) Nomor: 40/Somasi/MIP/VIII/2020, yang dikirimkan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten selaku Pimpinan Kantor yang seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Awal Mula Masalah

Seperti diketahui, Hj. E. Komariah sebagai istri sah (Alm) H.M. Yusup dan Kiki Rizki Amalia sebagai anaknya. memberi kuasa khusus kepada kantor hukum MIP beberapa pekan lalu.

Dalam uraian surat somasinya, bermula, sebidang tanah milik H.M. Yusup dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 223/Desa Dramaga, Surat Ukur Nomor: 142/1986, tertanggal 27 Januari 1986, yang terletak di Dramaga Kp. Manggis Rt.02/Rw.04, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor,

Tanah tersebut terkena pembebasan lahan ditahun 2010 silam, untuk kepentingan umum proyek pembangunan ruas Jalan Laladon Babakan Leutik (lingkar Dramaga). dibayar oleh dinas PUPR.

Tidak ada masalah saat pembebasan itu uangnyapun diterima oleh H.M. Yusup, lengkap dengan bukti-bukti tanda terima, kala itu masih hidup, meninggal dunia ditahun 2012.