by

Dinas PUPR akan Dituntut Secara Pidana, Perdata, dan Administratif

10 Tahun Belum Beres Juga

Saat proses Pemecahan Alas Hak/Splising oleh dinas PUPR, menurut ahli waris, Komariah dan Kiki, selama 10 tahun tidak kunjung selesai, malah sertifikat itu berpindah tangan bukan kepada mereka berdua selaku istri dan anaknya dari H.M Yusup.

Teguran Ikbal selaku kuasa hukumnya, ia menduga surat sertifikat milik kliennya itu telah diberikan oleh bawahan Kepala Dinas (Kadis) PUPR, bukan kepada Komariah dan Kiki.

Dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun, Inisiatif Kliennya, Komariah dan Kiki sering mendatangi kantor dinas PUPR dan Kantor BPN Kabupatsn Bogor, bermaksud menanyakan kejelasan proses Pemecahan Alas Hak itu, namun hanya mendapat jawaban ‘sedang proses’, hingga saat ini belum juga usai.

Kliennya, Komariah dan Kiki pada Kamis, (30/07/2020), datang lagi ke Dinas PUPR hendak menanyakan kembali permasalahan itu, hingga kini belum juga ada kejelasan.

Lalu, sebagai kuasa hukum, Ikbal menindaklanjuti dengan mengirimkan surat permohonan klarifikasi dan Himbauan dari kantor hukum MIP pada (07/08/2020), menurutnya, surat itu tidak ditanggapi.