by

Dugaan “Saweran” Anggaran Rp 150 M di PDAM Dipertanyakan Lagi

Hallobogor.com, Kabupaten  – Dugaan mengalirnya uang komisi ke oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor atas pemulusan pencairan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke PDAM Tirta Kahuripan sebesar Rp 150 miliar tahun 2018 kembali dipertanyakan.

Ketua Barisan Monitoring Hukum (BMH), Irianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan, untuk membuka kasus ini jadi terang benderang.

“Kerugian negara cukup besar sehingga saya meminta KPK segera turun tangan. Apalagi ini kasusnya kan sudah menjadi lidik di kepolisian, dan sudah berlangsung lama,” kata Irianto kepada Hallobogor.comHallo Media Network, Selasa (18/8/2020).

Desakan itu disampaikan BMH karena waktunya yang dianggap sudah lama namun tidak ada kemajuan dalam penyidikan.

Baca juga : Berita-berita Seputar Sorotan terhadap PDAM Tirta Kahuripan

“Kami sudah mengawal kasus ini  sejak 2018. Sudah lama kan. Terlebih dalam kasus ini  melibatkan perusahaan plat merah dan para wakil rakyat di Badan Anggaran DPRD itu, yang harus segera memiliki kepastian hukum,” katanya.