by

Eks Aspidum Kejati DKI Agus Winoto Dijebloskan ke Lapas Cibinong

Hallobogor.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi (memindahkan lokasi penahanan) terpidana Agus Winoto dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Agus merupakan mantan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK Ali Fikri mengatakan Agus telah dipindahkan ke Lapas Klas IIA Cibinong, Jawa Barat. Sebelumnya Agus Winoto telah divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap.

“Terpidana (Agus Winoto) dieksekusi (di bui) ke Lapas Klas IIA Cibinong untuk menjalani pidana selama 5 tahun di kurangi selama proses penahanan dan juga kewajiban untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta,” kata Ali Fikri di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Menurut Ali, proses eksekusi terhadap terpidana Agus dilakukan pada Senin (22/6:2020) kemarin.

“”Eksekusi untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PID.SUS-TPK/2019/PN. Jkt. Pst tanggal 24 Februari 2020 atas nama terdakwa Agus Winoto,” jelasnya.

Ali menjelaskan, terdakwa Agus Winoto (Apsidum Kejati DKI) terkait penerimaan sejumlah uang dari Sendy Pericho dan Alfin Suherman. Suap tersebut diduga untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu sebelumnya terpidana Agus Winoto telah divonis 5 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis hakim menyatakan bahwa Agus Winoto terbukti bersalah menerima uang dari pengusaha.

Agus menerima uang suap sebesar Rp 200 juta. Pemberian suap diterima dari pengusaha yang meminta agar perkaranya berjalan dengan mulus sesuai rencana pengusaha yang bersangkutan.

Agus dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (dio)