by

Forkopimda Kota Ikuti Rakor Khusus Tingkat Menteri Secara Virtual

Hallobogor.com, Kota – Sejumlah arahan mulai dari bidang ekonomi, kesehatan dan lainnya disampaikan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung dan pimpinan lembaga negara lainnya dalam Rakor Khusus Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Jakarta, Kamis (13/8/2020) sore.

Rakor khusus yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota serta unsur pimpinan Forkopimda seluruh Indonesia. Tak terkecuali Wali Kota Bogor, Bima Arya dan jajaran Forkopimda Kota Bogor.

Arahan yang disampaikan terkait pembahasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Setelah dibuka, paparan pertama disampaikan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN), Letnan Jenderal TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma yang dilanjutkan Mendagri, Tito Karnavian. Dalam arahannya menyarankan kepala daerah untuk membentuk tim koordinasi dan sinkronisasi melibatkan Forkopimda

“Menormalkan kehidupan di tengah pandemi harus dikawal secara khusus karena situasinya khusus,” kata Menko Polhukam, Mahfud MD.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, terdapat kejenuhan masyarakat akibat pembatasan sosial maupun tekanan ekonomi sehingga mengabaikan protokol kesehatan.

Kepada jajaran TNI di seluruh wilayah Indonesia, Panglima TNI memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Forkopimda serta komponen lainnya guna merumuskan implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 di wilayahnya masing-masing.

“Sebanyak 91 ribu pasukan disiapkan TNI untuk memberikan dukungan kepada para kepala daerah dalam rangka pengawasan protokol kesehatan, termasuk pelaksanaan patroli bersama Polri dalam penerapan protokol kesehatan,” kata Panglima TNI.

Selain kesehatan, perekonomian menjadi hal penting yang dibahas. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan ada beberapa program yang akan segera diluncurkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diantaranya, bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang menerima upah dibawah Rp 5 juta rupiah, besaran yang akan diberikan adalah 1,2 juta per kuartal. (bgr)