by

KPK Dalami Hibah Tanah Milik Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin

-Hukum-114 views

Hallobogor.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK meminta keterangan saksi terkait pemberian hibah beberapa bidang tanah kepada tersangka Rachmat Yasin. Yang bersangkutan diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pemotongan uang dan pemerimaan gratifikasi.

Rachmat diketahui merupakan mantan Bupati Bogor, Jawa Barat, periode 2008 masa jabatan 2014. Rachmat diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi.

Saksi yang diperiksa penyidik KPK hari ini adalah Idi Sujana Cakra, seorang Kepala Desa (Kades) Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat ditanya wartawan, membenarkan bahwa yang  bersangkutan (Idi Sujana Cakra) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Rachmat. 

“Penyidik (KPK) mengonfirmasi keterangan saksi tersebut terkait dengan dugaan adanya pemberian hibah beberapa bidang tanah yang luasnya bervariasi kepada tersangka RY (Rachmat Yasin),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/8/2020). 

KPK sebelumnya telah menerima pengembalian uang tunai sebesar Rp8,9 miliar dari tersangka Rachmat.  Rachmat sebelumnya telah diperiksa sebagai tersangka terkait pengembalian uang tersebut. 

Rachmat telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Juni 2019. Untuk kasus suap, tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8.931.326.223.

KPK memduga uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional bupati dan kebutuhan dana kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

KPK menduga tersangka Rachmat menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor. Selain itu dirinya diduga juga menerima hadiah berupa mobil Toyota Alphard Vellfire yang harganya ditaksir Rp825 juta.

Rachmat disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (rad)