by

Lido Bogor Bakal Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Jabar

Hallobogor.com, Cigombong – Dengan investasi sebesar Rp 38 triliun, kawasan wisata Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor bakal berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Dan ini menjadi yang  pertama di Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meyakini KEK Pariwisata Lido bakal mendongkrak pariwisata Jabar terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Sukabumi. 

“Nilai investasinya Rp38 triliun, semoga menjadi KEK wisata pertama di Jabar yang sedang kita dorong agar disetujui (pemerintah) pusat,” katanya, Rabu (15/7/2020).

Ia menambahkan, KEK Pariwisata Lido bisa menjadi area wisata komprehensif pertama di Jabar yang berada dalam satu kawasan. Dengan begitu, salah satu keunggulannya adalah devisa dari luar negeri datang lebih cepat dan mudah.

Baca juga : Berita dan Informasi Lainnya dari Provinsi Jawa Barat

“Pariwisata Jabar indah, hanya belum ada yang sifatnya komprehensif karena itu kita mengajak investor untuk membangun pariwisata yang skala komprehensif,” ujar Kang Emil.

“Ternyata di Lido ini punya lahan lebih dari seribu hektar dan komprehensif. Segala macam (kebutuhan) ada dan ketika disetujui jadi KEK, devisa akan datang lebih cepat dan mudah serta kita juga bisa menghemat devisa keluar karena semuanya dibelanjakan di dalam negeri,” tuturnya.

KEK Pariwisata Lido bakal menyerap tenaga kerja sekitar 25 ribu orang hingga 2038.

“PAD (Pendapatan Asli Daerah) juga akan meningkat. Dan yang terpenting pertumbuhan ekonomi kita akan naik oleh kehadiran hanya di satu titik (Lido) ini saja,” ucapnya.

Dirinya menambahkan, Pemda Provinsi Jabar optimistis bahwa KEK Pariwisata Lido akan disetujui oleh pemerintah pusat karena eluruh persyaratan administrasi sebagai KEK sudah dipenuhi.

“KEK wisata itu syaratnya minimal punya lahan 250 hektar, ini sudah lebih dari seribu. Kemudian ada 18 persyaratan administrasi KEK yang sudah dipenuhi, saya kira ini menunjukkan keseriusan dari MNC Land agar (Lido) diberikan status KEK,” kata Kang Emil.

“Jadi intinya pemerintah provinsi akan (berupaya) mendorong, karena keputusannya tetap ada di pemerintah pusat,” ucapnya. (jab)